Waduh, PNS Penerima TPP Bakal Gigit Jari Jika….. – FAJAR Sultra
News

Waduh, PNS Penerima TPP Bakal Gigit Jari Jika…..

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Pengetatan anggaran mulai dilakukan Pemprov Sultra. Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 217 miliar benar-benar berimbas pada pelaksanaan program kerja pemerintah. Hingga kini, tak ada yang bisa memberi jaminan program mana yang akan dipertahankan. Termasuk pemberian Tunjangan Penambah Penghasilan (TTP). Pasalnya, seluruhnya rencana kerja pemerintah harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya agar alokasi anggaran untuk program yang menjadi prioritas dapat dilaksanakan.

“Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan SKPD tengah melakukan evaluasi. Yang pasti, ada program kerja pemerintah batal atau ditunda pelaksanaannya. Tentunya, pemerintah harus realistis. Dengan anggaran yang terbatas, mustahil semuanya bisa dilaksanakan,” kata Wakil Gubernur Sultra, H.M. Saleh Lasata, Selasa (30/8).
Mantan Bupati Muna ini mengakui, pemotongan DAU sebesar 50 persen ini mulai berimbas pada kebijakan belanja pemerintah. Menurut Wagub dua periode ini, pemerintah harus selektif memilah program yang akan didahulukan. Makanya, pelaksanaan semua program kerja pemerintah di masing-masing SKPD memiliki potensi untuk ditunda. Pengetatan belanja tidak hanya menyangkut biaya perjalanan dinas dan belanja yang kurang prioritas, namun juga proyek fisik atau infrastruktur dan kebijakan lainnya.

“Apakah pemberian TPP dipertahankan, saya belum bisa memastikan. Kan, masih harus dibahas. Kalau anggarannya cukup, tetap akan dilanjutkan. Tapi bila sebaliknya, kita harus bersabar. Namun untuk proyek strategis pemerintah seperti pembangunan Masjid Al Alam tetap akan dilanjutkan. Jadi tak perlu khawatir, anggaran Masjid Al Alam sudah dialokasikan di APBD induk,” kata purnawirawan Jenderal TNI-AD tersebut.

Pada pengetatan anggaran lanjut pasangan Gubernur, H. Nur Alam ini, pemerintah lebih hati-hati. Namun pada prinsipnya, program yang dibiayai tetap mengedepankan skala prioritas. Terutama poin yang menjadi dasar atau kewajiban pemerintah seperti gaji bulanan. Demikian halnya dengan program peningkatan kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pos-pos belanja wajib yang sudah teken kontrak tidak akan berubah.

“Sesuai petunjuk, penghematan anggaran akan dilakukan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim atau kegiatan, biaya rapat hingga operasional perkantoran lainnya. Bukan hanya itu, kegiatan pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan, pengadaan kendaraan akan ditunda pelaksanaannya pada tahun 2017,” tandas HM Saleh Lasata. (b/mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top