Komisi III Bentuk Pansus Persoalan PT WIL – FAJAR Sultra
News

Komisi III Bentuk Pansus Persoalan PT WIL

KENDARI – Menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang di DPRD Sultra baru-baru ini terkait dengan keluhan masyarakat asal Desa Muara Lapaopao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang mempersoalkan aktivitas tambang PT Waja Inti Lestari (WIL), DPRD Provinsi Sultra melalui komisi III telah membentuk Panitia khusus (pansus).

“Awalnya, kita berinisiatif untuk mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mengundang instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra , Dinas Lingkungan hidup, pemerhati lingkungan, sekaligus juga hendak megundang masyarakat Bajo yang berdomisi diarea pertambangan. Namun, karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan karena masing-masing pihak melakukan aksi demo pro kontra, maka pihaknya sepakat untuk membentuk pansus,” jelas Ketua Komisi III, H Tahrir Tasruddin SH MM, Rabu (21/9).

Menurutnya, pansus yang telah dibentuk ini nantinya, selain untuk menindaklanjuti soal laporan massa aksi terkait adanya dugaan ilegal minning melakukan Perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT), juga persoalan tidak adanya Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Kemudian, berdasarkan informasi yang didapat diinternal pansus, Ia menuturkan perusahaan tambang PT WIL yang telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2010 ini, saat itu undang-undang yang berlaku masih undang-undang minerba. Sementara, sekarang ini undang-undang tersebut sudah direvisi dan tidak diberlakukan lagi sejak tahun 2014. Sehingga, yang memiliki kewenangan saat ini adalah pemerintah provinsi.

“Jelasnya, kita sudah bicarakan diinternal komisi III dan semua sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi dari massa aksi tersebut,” tuturnya.

Selain persoalan dugaan pelanggaran, masih kata dia, pihaknya juga mengaku prihatin dengan masyarakat suku Bajo yang berdomosili di dekat tambang.Pasalnya, banyak dari mereka yang sudah tidak lagi punya sumber mata pencaharian lagi khususnya sebagai nelayan dan petani rumput laut.

Olehnya itu, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, dalam waktu dekat ini usai pembahasan KUA/PPAS pihaknya berjanji akan turun langsung dilapangan.

“Seandainya tidak bertepatan dengan pembahasan KUA/PPAS, sudah pasti kita turun langsung di lapangan,”tandasnya. (p8/b/alp)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top