Dewan Kawal Anggaran Kepton 30 Persen dari APBD Sultra – FAJAR Sultra
News

Dewan Kawal Anggaran Kepton 30 Persen dari APBD Sultra

BUTONPOS.COM, BAUBAU–Satu persatu tantangan perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) mulai terselesaikan. Bila tidak ada halangan, tahun 2018 sudah menjadi daerah persiapan.

Tugas legislator DPRD Sultra asal Kepton saat ini mengawal anggaran 30 persen dari APBD Sultra sebagai daerah induk.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sultra, Ikhsan Ismail di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Baubau, Senin (10/10) mengatakan, pihaknya akan terus mengawal anggaran tersebut.

Kata dia, dokumen usulan pemekaran Kepton direncanakan akan dibahas DPR RI tahun depan. Jika terealisasi, maka Kepton sudah mulai action sebagai daerah persiapan pada 2018.

Anggota Komisi IV DPRD Sultra ini menjelaskan, selama tiga tahun berstatus sebagai daerah persiapan, maka yang harus dipastikan adalah pemerintah induk dapat memporsikan 30 persen dari APBD-nya untuk membiayai pemerintahan kecil yang dipimpin pelaksana tanpa DPRD.

“Provinsi induk harus siap menganggarkan 30 persen dari APBD-nya, ini yang betul-betul harus dikawal karena bukan uang sedikit yang kita persiapkan. Ini kita mau lihat keseriusannya pemerintah induk Sulawesi Tenggara apakah betul-betul serius untuk pemekaran Kepton yang menjadi harapan masyarakat Buton kepulauan ini. Mau tak mau memang kita harus kawal,” tukas Politisi Gerindra ini.

Ketua DPC Gerindra Kota Baubau ini meyakini kelengkapan lain untuk memekarkan Kepton sudah hampir tidak ada masalah, tinggal mengawal anggaran dalam menjadikan Kepton layak sebagai satu daerah otonomi baru di Pulau Sulawesi. “Kita sudah ketuk palu untuk permasalahan lain, tinggal melihat keseriusan anggaran untuk saat ini,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kepton Tunggu Peraturan Pemerintah

Pria yang biasa disapa Lawa itu mengungkapkan, pada dasarnya kans Kepton untuk mekar sangat besar. Hal ini mengingat persyaratan kelengkapannya yang sudah disodorkan ke Pemerintah Pusat hampir tidak ada celah, semua sudah terlengkapi. Kepton layak mekar karena memiliki keunggulan dari aspek budaya dan wilayah yang strategis sebagai daerah yang pernah menjadi wilayah kerajaan.

Menurutnya, meski masalah pemekaran ini terlepas dari partai, namun dalam hati Gerindra Baubau, Kepton sudah harga mati. Kemudian yang terpenting juga, sangat diharapkan peran 10 anggota DPRD Sultra asal Dapil Kepton dalam mengawal APBD Sultra untuk membiayai Kepton selama menjadi daerah persiapan.

“Bagaimana kita Dapil sini secara serius untuk memperjuangkan pemekaran. Kita sudah paripurnakan, sudah hampir tidak ada masalah, karena kita sudah ketuk palu. Hanya tinggal menunggu keseriusan anggaran, nah kita dibutuhkan dari Dapil ini untuk mengawal (anggaran) ini, itu yang paling penting,” imbuhnya.

Politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai wakil walikota ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal persiapan Kepton selama tiga tahun kedepan. Sebab, setelah tiga tahun masa persiapan, maka tim pusat akan datang menilai kelayakan Kepton menjadi satu provinsi di pulau Sulawesi.

“Kita harus kawal ini selama tiga tahun, karena semua ini adalah impian dan harapan kita untuk mewujudkan provinsi baru. Saya juga himbau kepada teman-teman yang duduk bersama sekarang (anggota DPRD Prov Sultra, red) agar jangan mewacanakan yang macam-macam, secara tulus kita bekerja agar harapan dan cita-cita masyarakat dapat terwujud,” pintanya.(exa)

BACA JUGA:

DPD Komitmen Mekarkan Kepton

Buton Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top