Kantor DPRD Provinsi Sultra Sepi – Hacked by TryDee
News

Kantor DPRD Provinsi Sultra Sepi

KENDARI, RSONLINE – Untuk beberapa hari kedepan, Kantor DPRD Provinsi Sultra kembali sepi dikarenakan penghuninya dari anggota dewan, kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian, untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang ada di Sultra.

Komisi II misalnya, selama empat hari kedepan terhitung dengan pemberangkatan, ia dan rekan-rekan komisi akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menindaklanjuti aspirasi masyarakat utamanya pada sektor pertanian, perkebunan, serta bantuan-bantuan modal pada sektor perbankan.

“Kita akan koordinasikan ini dengan Kemendag, soalnya perubahan iklim di Sultra ini khususnya pada hasil sentra produksi perkebunan dan pertanian sedang menurun,” jelas Wakil Ketua Komisi II, Abdul Rasyid. Selasa (25/10)

Sementara ini, semua anggota dewan sedang melaksanakan reses dan itu berjalan selama satu minggu dari 8 sampai 13 Oktober 2016. Lebih jelasnya, bisa langsung telepon angggota dewannya,” ujar salah seorang staff Komisi I DPRD Sultra saat dikonfirmasi di ruangannya. Senin (10/10).

Menurutnya, dengan adanya pemangkasan anggaran kemarin, itu berimplikasi pada terganggunya daya beli masyarakat termaksud perputaran uang. Sehingga, atas kondisi ini, pihaknya sepakat untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusinya.

Kemudian, lanjut Rasyid, pihaknya juga akan mempertanyakan kepada Kemendag terkait dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang mengatakan ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disuplay dari pemerintah pusat, untuk dijadikan modal dalam menunjang sektor-sektor pertanian dan perkebunan dimasing-masing daerah.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh anggota komisi I, Tumaruddin. selama beberapa hari kedepan, komisi I akan melakukan kunjungan di dua tempat berbeda yakni di BKN Makassar dan Jakarta.

Untuk agenda di BKN Makassar, jelas Tuma sapaan Tumaruddin, itu akan menindaklanjuti masalah perubahan struktur orgaisasi pemerintahan yang kaitannya dengan penetapan perda soal perangkat daerah kemarin. Tujuannya, untuk menjadi rujukan daerah dalam mengatur kembali perangkat daerah yang ada di Sultra karena ada perubahan baik pengurangan SKPD dari 25 menjadi 24, maupun penggunaan tipe dimasing-masing SKPD.

Sementara itu, beberapa anggota dewan lainnya akan berkunjung langsung ke Mendagri, menindaklanjuti hasil panitia khusus (pansus) soal Moratorium penetapan enam perda.

“Saya belum tau siapa-siapa yang beragkat ke Jakarta dan Makassar, yang jelas dikomisi I kita bagi dua tim,” ujar Tuma

Ungkapan senada juga diutaraka Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo. Selama beberapa hari kedepan, Ia bersama lima anggota dewan lainnya mengagendakan berkunjung ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kunjungan ini, kata Yaudu, untuk menindaklanjuti aspirasi para dokter yang ada di Sultra terkait dengan penolakan atas rencana kebijakan Kemenkes soal rencana penerapan Dokter Layanan Primer (DLP).

“Besok, Rabu (26/10) hari ini, kita akan ketemu langsung dengan Kemenkes dan Dikti, untuk mempertanyakan soal plus minus peerapan DLP itu,” ujarnya.

Menurut pengakuan para dokter yang tergabing dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kata Yaudu, rencana kebijakan penerapan DLP itu sangat merugikan mereka. Disatu sisi, kebijakan DLP itu, dianggap bakal memberatkan dan terkesan meragukan komptensi dokter. “Disisi lain, para dokter mengaku, apabila DLP itu ditetapkan maka secara otomatis banyak dokter yang kembali mengikuti uji kompetensi yang tentunya memakan biaya yang cukup mahal,” terangnya.

Olehnya itu, tambah Yaudu, untuk memperjelas kebijakan tersebut, pihaknya menyepakati untuk melakukan koordinasi ke Kemenkes dan Dikti.

“Kita belum tau seperti apa inti dari kebijakan itu, yang jelas kita akan pertanyakan besok, Rabu (26/10) ini,” tandasnya saat dikonfirmasi via heand phone. (p8/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top