Dewan Terus Soroti Semen Tonasa – FAJAR Sultra
News

Dewan Terus Soroti Semen Tonasa

KENDARI, RSOLINE – Anggota DPRD Sultra Sarlinda Mokke menyesalkan tindakan PT Semen Tonasa (ST) yang melibatkan TNI dalam melakukan aktivitas pendistribusian Semen Tonasa.

Sementara, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani diatas materai 6.000 antara pihak perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan tersebut, sebelum merealisasikan Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan tersebut dilarang beroperasi.

Namun, ternyata kesepakatan itu tidak diindahkan perusahaan, bahkan untuk beroperasi perusahaan tersebut melibatkan TNI untuk membuka portal yang telah disegel masyarakat.

“Kita sangat sesalkan, bahkan demo warga yang dilaksanakan pada hari Jum’at (28/10) kemarin, ada lima mobil TNI yang disiagakan. Inikan, sangat ironi sekali,” jelas angggota Komisi III DPRD Sultra ini.

Sarlinda Mokke

Padahal, kata Sarlinda, masyarakat sekitar perusahaan tersebut berhak untuk melakukan penyegelan, sepanjang perusahaan belum merealisasikan CSR-nya sesuai dengan kesepakatan yang telah dihasilkan.

Untuk DPRD Sultra, lanjut dia, berdasarkan hearing yang telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama pihak perusahaan dan masyarakat, pihaknya juga telah merekomendasikan kepada masyarakat sekitar perusahaan itu untuk melakukan penyegelan.

Menurut Sarlinda, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan penyegelan karena mereka memiliki hak untuk menyegel, sepanjang belum merealisasikan permintaan sesuai yang termuat dalam surat perjanjian yang telah disepakati.

“Kita kecewa atas tindakan pihak perusahaan melibatkan TNI dalam membuka penyegelan serta mengawasi area Semen Tonasa dalam melakukan operasi. Inikan keterlaluan sekali, sudah mereka (pihak semen tonasa, red) yang sepakati, ternyata mereka juga yang melanggar,” geram Sarlinda.

Untuk itu, Sarlinda mengaku akan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan, pada pertemua yang diagendakan pada minggu kedua bulan November mendatang dengan pihak perusahaan.

“Dan kalau dipertemuan nantinya perusahaan tersebut tidak hadir juga serta tidak menunjukan data yag akurat sesuai dengan permitaan dewan, maka pihaknya akan merekomendasikan untuk segera menutup sementara perusahaan tersebut,” tegasnya.

Sebagai mana diketahui, pada tanggal 12 Oktober 2016 kemarin, pihak perusahaan dan warga setempat disaksikan oleh Lurah Lapuko, menyepakati beberapa point yang usulkan. Diantarannya, perusahaan harus transparansi dalam penetapan CSR, pemasangan lampu jalan, keterbukaan perekrutan tenaga kerja, perbaikan jalan disekitar wilayah perusahaan, serta bantuan biaya pendidikan kepada masyatakat yang tidak mampu.(p8/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top