Dukungan Moril Dahlan Iskan Mengalir dari Sultra – FAJAR Sultra
News

Dukungan Moril Dahlan Iskan Mengalir dari Sultra

ilustrasi. Save Dahlan

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Tindakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang menetapkan dan menahan Dahlan Iskan dalam kasus penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) milik Pemprov Jatim menuai kecaman. Kejaksaan dinilai sangat tendensius dan sarat kepentingan. Bahkan, mantan Menteri BUMN tersebut dianggap menjadi korban pengalihan isu kasus DKI Jakarta sekaligus menjadi ajang pembunuhan karakter terhadap Dahlan Iskan. Sejumlah pengamat dan praktisi hukum di Sulawesi Tenggara mulai angkat bicara terkait persoalan tersebut.

Kejati Jatim dianggap melakukan tindakan semena-mena atas kewenangan yang dimilikinya. Sejumlah kalangan pun memberikan dukungan moril kepada Dahlan Iskan, mulai penggalangan petisi hingga aksi simpati #SaveDahlanIskan di berbagai daerah. Mereka, yakin mantan Dirut PLN itu tidaklah bersalah apalagi melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan korps Adhyaksa itu. Dukungan moril juga mengalir dari Sultra.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Kendari, Afiruddin Mathara SH MH mengecam tindakan jaksa yang menetapkan Dahlan Iskan tersangka. Menurutnya, korps Adhyaksa itu terkesan tergesa-gesa dan cenderung sengaja membidik mantan Menteri BUMN itu untuk dijadikan tersangka. “Kasus yang menjerat Dahlan Iskan ini sangat tendesius dan cenderung memang sudah ditarget oleh penguasa tertentu. Saya mengatasnamakan Peradi Kendari mengecam tindakan Kejaksaan Tinggi Jatim yang cenderung memanfaatkan kewenangannya atas persoalan tersebut,” ungkap Afiruddin saat dihubungi, Senin (31/10).

Tak hanya itu, Afiruddin menilai, kasus yang menjerat Dahlan Iskan itu berbau politisasi oleh penguasa tertentu untuk meruntuhkan kariernya begitu gemilang. Ia pun menyayangkan, sikap Kejati Jatim yang tak independen dalam menegakkan supremasi hukum. Ia menilai, dalam kasus tersebut terdapat indikasi “pesanan” untuk menersangkakan seseorang. “Dahlan Iskan merupakan tokoh nasional yang terkenal. Dia mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Dirut PLN dan Dirut PT PWU tidak pernah menerima gaji biar sekalipun. Begitu pula dengan fasilitas atas jabatannya itu, yang bersangkutan tidak menggunakannya. Kemudian saat ini dijadikan tersangka, itu sangat tidak dipercaya dan cenderung dikriminalisasi sekaligus bentuk politisasi. Saya yakin, jika nantinya yang bersangkutan mengajukan gugatan ke pengadialan untuk prapradilan, beliau bakal menang. Dengan catatan, hakim dapat mengadili seadil-adiknya tanpa ada intervensi dari luar atau penguasa tertentu,” jelasnya.

Sementara, Pakar Hukum Sultra, Prof Dr Djufri Dewa MH menilai, keputusan Kejati Jatim menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka terlalu subjektif dan cenderung terburu-buru. Menurutnya, dua alat bukti yang dikantongi jaksa sebagai dasar penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan, perlu dipertanyakan. Mengingat, kata dia, penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) milik Pemprov Jatim yang berlokasi di Kediri dan Tulungagung yang dilego pada tahun 2003 silam itu, hingga kini belum ditemukan adanya kerugian negara atas penjualan aset tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka cenderung terburu-buru dan subjektif. Hal tersebut jelas terlihat ketika jaksa belum mengantongi rincian kerugian negara akibat penjualan aset BUMD Jatim tersebut yang diduga dijual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, Kejaksaan Tinggi Jatim tergesa-gesa tanpa menunggu audit BPK, langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan itu sangat disayangkan,” ujar Prof Djufri Dewa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10).

Dekan Fakultas Hukum Univeristas Halu Oleo (UHO) ini juga menyayangkan, sikap Kejaksaan Tinggi Jatim yang memutuskan menahan Dahlan Iskan usai ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kendati jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan, korps Adhyaksa harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Mengingat, kondisi kesehatan mantan Menteri BUMN itu tidak stabil dan mudah terinveksi virus jika berada di lingkungan yang tidak steril. Dahlan Iskan pernah melakukan transplantasi hati pada tahun 2007 silam di Tiongkok. Djufri menegaskan, seharusnya jaksa mempertimbangkan hal tersebut apalagi surat keterangan dari dokter yang bersangkutan telah dilayangkan.

“Jaksa tidak harus serta merta melakukan penahanan. Saya pribadi menilai argumen yang dilontarkan jaksa bahwa bersangkutan (Dahlan Iskan) berpotensi menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi lainnya, itu tidak terlalu kuat menjadi dasar penahanan Dahlan Iskan. Di sisi lainya, sebelumnya beliau telah dicekal keluar negeri dan sebagai mantan pejabat negara tidak mungkin melarikan diri. Apalagi mempengaruhi saksi-saksi lain dalam memberikan keterangan, itu tidak mungkin terjadi karena yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Dirut PT PWU,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, sejauh ini, Dahlan Iskan begitu kooperatif memberikan keterangan ke jaksa dan tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Menurutnya, jaksa harus mempertimbangkan, selama Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU, dia tidak pernah sekalipun menerima gaji, apalagi mendapatkan fasilitas dan belum terbukti menerima aliran dana hasil dari penjualan aset tersebut. “Saya percaya Dahlan Iskan adalah orang yang jujur. Dan tidak mungkin memperkaya diri sendiri dengan jabatan tertentu. Saya juga optimis, jika prapradilan diajukan nanti, Dahlan Iskan akan memenangkannya,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Dr Kamaruddin MH yang juga Pakar Hukum Sultra mengatakan, kasus yang membelit Dahlan Iskan sangat mengagetkan publik. Melihat rekam jejak mantan Dirut PLN itu merupakan sosok yang sangat pengabdi untuk negaranya. Olehnya, tidak mungkin seorang Dahlan Iskan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata dia, gaji dan seluruh fasilitas atas jabatannya di berbagai tempat tidak pernah diambil ataupun digunakan untuk kepentingnnya biar sekalipun. Kamaruddin menilai, dibalik penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka juga merupakan bentuk ketakutan oknum penguasa, karena dinilai yang bersangkutan berpotensi sebagai kandidat terkuat pada pemilu 2019 mendatang.

“Di Indonesia ini kan kalau ada tokoh yang dianggap potensial dapat menyaingi pejabat tertentu, selalu dicarikan jalan untuk di hancurkan karirnya dan membunuh karakternya. Salah satu cara yang mereka gunakan, mencari jalan agar yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Tentunya, penetapan tersangka Dahlan Iskan potensial mengarah ke sana dan itu tidak bisa dinafikan selalu terjadi di negara kita,” ungkap Kamaruddin.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari itu menilai, penetapan Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sarat kepentingan. Kendati demikian, ia enggan berandai-andai siapa aktor dibalik penetapan tersangka putra terbaik bangsa itu. “Penetapan tersangka Dahlan Iskan cenderung pula untuk mengalihkan isu yang tak henti-hentinya berhembus saat ini yang bertujuan menggulingkan orang nomor satu di DKI Jakarta karena diduga menistakan agama. Olehnya itu, untuk mengalihkan atau seakan menenggelamkan masalah tersebut, maka dicari cara agar masyarakat terbelah konsentrasi publik ke Jawa Timur,” terangnya.

Seharusnya, kata dia, kasus yang menjerat Dahlan Iskan saat ini tak perlu0 diproses oleh jaksa karena bersifat diskresi atau sebuah kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi telah mengingatkan kepada seluruh penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan agar tidak memaksakan untuk memidanakan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan. “Negara kita menganut sistem hukum eropa kontinental. Apa yang ditulis, itulah yang benar. Tentunya, sangat disayangkan karena kasus PT PWU ini hanya persoalan aset yang dijual karena tidak sesuai NJOP. Dan yang menjadi tersangka adalah orang yang paling berjasa membawa BUMD tersebut dari keterpurukan menjadi besar saat ini. Bahkan, Dahlan Iskan tidak pernah mencari keuntungan melalui jabatannya sebagai direktur utama,” katanya. ‘(hadrian)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top