K2 Jadi Prioritas – FAJAR Sultra
News

K2 Jadi Prioritas

KENDARI , RSONLINE – Tenaga Honorer kategori dua (k2) tidak perlu berkecil hati tidak bakal jadi pegawai negeri sipil.

Dimana Pemprov Sultra telah mengusulkan sekitar 3.000 lebih usulan, para tenaga K2 yang belum terangkat untuk menjadi pegawai melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2017.

Bahkan, pemerintah pusat telah memprioritaskan para tenaga honorer k2 untuk ikut dalam seleksi P3K tahun 2017 mendatang. Meskipun, rencananya, baru diakhir tahun 2016 kuota peneriman P3K sudah jelas berapa yang dibutuhkan. Hanya saja, mereka harus tetap bersaing melalui seleksi peneriman P3K.

“Penerimaan CPNS mendatang selain seleksi umum, pemerintah juga akan melakukan seleksi untuk P3K. Dimana, dalam seleksi P3K itu pemerintah pusat memprioritaskan tenaga K2 untuk lolos. Meskipun mereka juga harus bersaing satu sama lain,” ungkap Sekda provinsi Sultra Lukman Abunawas, Senin (31/10) di kantornya.

Lukman Abunawas

Usulan para tenaga k2 yang belum tertuntaskan pada seleksi CPNS jalur k2 pada 2014 lalu, kata Lukman kembali telah diusulkan. Berdasarkan hasil anlisis jabatan, maka Pemprov Sultra mengusulkan pengankatan pegawai melalui jalur P3K.

Meski bukan sebagai tenaga aparatur sipil negara (ASN), kata mantan Bupati Konawe dua periode ini, tenaga P3K juga tetap memilki jenjang karir yang jelas. Meskipun secara teknis tidak cukup berbeda. Hanya saja, adapun perbedaan antara ASN dan P3K yakni tentang dana pensiun. Jika pegawai ASN mendapatkan pensiun dari negara maka P3K berasal dari asuransi.

Sementara, teknis pelaksanan rekrutmen CPNS saat ini, beber Lukman mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut tidak mengatur pengangkatan CPNS secara otomatis, sebab setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dan harus mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS.

Dalam UU itu ditetapan bahwa menajemen apparatus sipil Negara mulai dari perencanaan sampai pensiun, termasuk rekruitmen wajib melalui proses seleksi.

“Jadi tidak mungkin pemerintah mengangkat dengan serta merta siapapun warga Negara tanpa prosedur da mekanisme sesuai undang-undang,” pungkasnya. (r3/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top