Kasus Korupsi SMK Kesehatan Lasalimu, Darmin: Rafiun Tidak Terlibat – Hacked by TryDee
News

Kasus Korupsi SMK Kesehatan Lasalimu, Darmin: Rafiun Tidak Terlibat

BUTONPOS.COM, BAUBAU–Terkait kasus korupsi di SMKN 2 Lasalimu Selatan yang kini terus berbulir dan menyeret tersangka baru, yakni bendahara sekolah Sarifah, mantan kepala sekolah yang kini mendekam di Lapas Baubau, Darmin Ali kembali angkat bicara.

Menurut Darmin, Sarifa memang harus ikut bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam proses pembangunan sekolah tersebut. Karena selama proses pembangunan, mulai dari masih berstatus yayasan hingga sekolah dinegerikan dan mendapatkan bantuan sosial (Bansos) untuk pembangunan unit sekolah baru (USB), Sarifa adalah pihak yang menikmati anggaran dari pemerintah pusat tersebut.

Terkait dengan stagmen kuasa hukum Sarifa, Arifin SH yang mengatakan bahwa La Ode Rafiun harus ikut bertanggungjawab karena masuk dalam struktur pengurus yayasan, Darmin mengatakan, kuasa hukum Sarifa tidak paham dengan yang terjadi dalam proses pembangunan USB tersebut.

Darmin juga menceritakan bagaimana dari sekolah yayasan hingga mendapatkan Bansos pembangunan USB. Perjalan terbantuknya Yayasan Taman Inspirasi Masyarakat Buton, kata Darmin, yayasan tersebut dicetuskan 14 November 2011 dan ini merupakan cikal bakal berdirinya Yayayan Taman Aspirasi Masyarakat Buton. Seiring berjalannya waktu, awal tahun 2012, terbit akta notaris dari Hamid Priogi SH.

“Dengan itu saya mencoba mengusulkan untuk membangun sebuah sekolah. Dan saya lihat, sekolah yang dekat dengan masyarakat hanya ada dua, yaitu sekolah pendidikan guru dengan sekolah kesehatan. Dan saat itu saya mengambil sekolah kesehatan Buton, supaya sekolah ini cepat direspon masyarakat dan mendapatkan nama besar, maka pada saat itu saya mengandeng Rafiun untuk bersama-sama,” ungkap Darmin pada wartawan Buton Pos, Senin (31/10).

“Pada bulan April saya menunjukan surat operasional sekolah, karena dalam akta notaris itu menyebutkan bahwa pendiri yayasan itu adalah saya dengan La Ode Rafiun dan beberapa. Jadi secara otomatis kita mendirikan sekolah secara bersama-sama,” sambung Darmin.

Pada pendirian sekolah tersebut, selaku pendiri yayasan, didirikanlah SMK Kesehatan yang resmi dibuka bulan April 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton yang saat itu dijabat oleh Tasrim. “Dan pada saat keluar uang operasional, saya siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2012 dan pada tahun itu saya mendapat siswa sebanyak 43 orang siswa dan kami mejahitkan baju dan celana sebagai langkah awal,” imbuhnya.

Setelah mendapatkan siswa, Darmin mengaku mengajukan proposal ke DPR RI dan ke Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan bantuan ruang khusus belajar (RKB). Usulan itu disampaikan sekitar bulan Mei dan Juni 2012 yang saat itu sekolah masih berstatus swasta. Namun dengan pertimbangan bahwa anggaran untuk RKB kecil, sementara sekolah ini membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih besar dan masih ada peluang untuk mendapatkan Bansos pembangunan USB. Tetapi pihak sekolah atau yayasan harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

“Pada akhir 2012, kawan saya yang ada di Kementerian Pendidikan mengusulkan kepada saya, karena RKB sedikit anggarannya. Kalau mau dan ada kesiapan lahan di sana kita siapkan program baru untuk penyebaran sekolah, yakni SMK unit sekolah baru (USB). Pembangunan USB dihampar di atas tanah kurang lebih 25.000 meter persegi. Maka sya hibahkanlah tanah di belakang rumah saya dan otomatis dengan pengusulan proposal tadi yang sifatnya RKB secara otomatis kita disuruh membuat proposal baru untuk USB. Pada RKB, La Ode Rafiun masih menandatangani selaku Ketua Pendiri Sekolah (pendiri yayasan). Tetapi untuk mendapatkan pengusulan USB, karena syarat juknis pada USB SMK itu adalah untuk sekolah swasta dan yayasan tidak bisa mendapatkan status itu kecuali sekolah negeri. Disitulah pada tanggal 14 Desember 2012 sekolah ini, saya meminta dinegerikan oleh Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dan diteken oleh Bupati Buton,” terang Darmin.

Poin-poin pengusulan USB 2012 itu untuk dikerjakan 2013 dimana sekolah sudah bersatus negeri. Dan dalam penandatanganan usulan tersebut Darmin selaku kepala sekolah sekialigus Ketua Tim Pendiri USB yang saat itu Kepala Dinas Pendidikan Buton sudah dijabat oleh La Ode Abdul Halim Hambara (almarhum). Dan untuk mendukung pembangunan USB itu dilampirkan dengan SK Kepala Dinas yang menunjuk tim pendiri kurang lebih enam orang, tim perencana pengawas. “Disini saya mengangkat lagi La Ode Rafiun sebagai ketua tim pengawas dan ditandatangani oleh kepala dinas. Saat penandatangangan ini La ode Rafiun tidak tahu tetapi setelah itu saya langsung memberikan informsi kepada dia,” sambung Darmin.

Setelah proses itu semua selesai, sekitar Juni 2013 pihaknya mendapat undangan untuk mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) di Jakarta. “Jadi yang harus berangkat ke Jakarta dalam undangan Bintek itu mestinya adalah ketua tim USB, tim perencana pengawas dan Kadis PK (pendidikan). Namun yang berangkat waktu itu saya sebagai ketua tim pendiri atau kepala sekolah dan ketua tim pengawas. Tetapi pada saat itu pula Ibu Sarifa memaksakan diri untuk berangkat dan meminta SK kepada saudara La Ode Rafiun sebagai dewan pembina di yayasan. Saat itu Ibu Sarifa minta diberikan SK sebagai bendahara, maka dikeluarkanlah SK kepada Ibu Sarifa sebagai bendahara,” tuturnya.

Namun demikian, lagi-lagi setelah masuk dirana USB berhenti atau gugur dengan sendirinya dan yayasan berhenti karena sekolah ini sudah berstatus negeri pada tahun akhir 2012. Dan ibu Sarifa masuk sebagai Bendahara USB, dalam artian dari bendahara yayasan pindah masuk menjadi bendahara USB. “Jadi untuk keterlibatan Sarifa benar-benar dia menjadi seperti pelaku proyek pada saat itu, dan pada saat berangkat Bimtek seharusnya bukan dia namun dia memaksakan untuk berangkat. Sumbangan uang untuk pembangunan sekolah sama sekali tidak ada, bahkan itu adalah cerita kamuflase ibu Sarifa sendiri,” pungkasnya.

“Saya dengan isteri saya yang telah menggadaikan emas untuk membangun sekolah darurat di depan rumah saya, hanya saja saya pernah minta tolong kalau ada kursi rusak yang ada di sekolahnya suami ibu Sarifa yang kebetulan saat itu masih sebagai kepala sekolah. Ayo kalau ada kursi yang rusak tolong bantu saya untuk diperbaiki sebagai penambah kursi di sekolah yang baru di bangun,” ucapanya.

Sekali lagi Darmin menegaskan bahwa setelah SMK Kesehatan itu berubah status menjadi dari swasta menjadi SMKN 2 Lasalimu Selatan, La Ode Rafiun sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sekolah tersebut. Yang ada hanya dirinya sebagai kepala sekolah dan ketua tim pendiri, sedangkan La Ode Rafiun selaku Ketua Tim Perencana Pengawas, itu pun hanya mencatut nama tanpa sepengetahuan Rafiun saat itu karena salah satu syarat pendirian USB harus ada tim perencana pengawas.

“Sarifa ini ingin menjadi pekerja proyek, namun USB adalah swakelola dan dia juga sebagai bendahara. Saya cukup terkejut pada saat keuangan negara diambil atau bahasa kasarnya dirampok. Saya pernah berkata uang itu jangan dulu diambil karena ini uang negara. Namun kata ibu Sarifa uang ini saya harus ambil, karena uang ini adalah uang kerugian saya sebanyak Rp 250 juta dan jangan beritahu Rafiun kalau saya mengambil uang,” kata Darmin sambil menirukan kata-kata Sarifa kala itu.

Nah dari sisilah menurut Darmin, ibu Sarifa tidak jujur. Padahal kalau sejak awal perkara ini bergulir dan Sarifa mengungkapkan untuk mengambil uang itu tidak perlu bilang-bilang, kendarti mungkin tidak ikut terjebak di pusaran kasus korupsi ini, sekurang-kurangnya pengakuan mengambil uang itu bisa membantu meringankan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan Tipikor di Kendari. Pasalnya, semua kerugian negara atas pembangunan USB tersebut dibebankan terhadap dirinya.

“Saya yang jadi korban. Dan yang dikatakan Sarifa bahwa dia membantu dengan keuangannya untuk membangun sekolah tersebut adalah sebuah pembohongan publik. Yang sebenarnya ibu Sarifa-lah yang menjadi perampok tersebut. Saya sudah pernah bilang kepadanya, ibukan sebagai salah satu penyantun di yayasan dalam sekolah ini, tetapi tolong selesaikan pembangunan sekolah ini dan kalau ada kelebihannya silakan ambil. Tapi dia pada pencairan pertama dan kedua mengambil uang tersebut yang pertama Rp 100 juta diambil dan katanya untuk pernikahan anaknya. Setelah itu Rp 180 juta masuk langsung kerekening pribadinya karena dia bendahara. Tetapi disini salah haluan, seharusnya bendahara Tupoksinya mengambil uang, mengolah uang, menyimpan dan mengeluarkan uang. Nah, setelah terjadi cekcok dia berkata, hei Dar (Darmin, red) uang untuk pembangunan sekolah disimpan dulu dan untuk lebih baiknya memakai dulu uangku. Trus bagaimana caranya ketika saya membutuhkan keuangan untuk pembelian material di lapangan masa harus menunggu dan kalau begitu kembalikan saja uang negara kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Rp 300 juta dia mengambil uang negara tersebut dengan pengambilan uang dari 180 juta, kemudian 100 juta serta 20 juta uang yang dititip, saat ini kwitansi tersebut saya sudah serahkan kepada pihak kejaksaan,” urai Darmin.

Sehingga dari semua penjelasan tersebut kata Darmin, antara Sarifa dan La Ode Rafiun hanya ada masalah utang piutang, ada kwitansinya. “Dan bukan Sarifa kalau tidak ada kwitansinya. Saya ini korban dan saya mau ibu Sarifa dia terbuka dan tidak terlalu memberatkan saya sebagai tersangka dan tidak memberatkan kepada saya untuk memberikan kerugian negara. Karena bagaimana cara saya mengembalikan kerugian negara tetapi saya tidak mengambil uang tersebut. Saya optimis bahwa ibu Sarifa sebagai tersangka dan saya akan siap sebagai saksi untuk untuk membeberkan perkara tersebut,” tandasnya. (m4)

Buton Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top