Ingin Tinjau Pembangunan Smelter, Pj Bupati Bombana Diabaikan Pihak PT SSU – FAJAR Sultra
News

Ingin Tinjau Pembangunan Smelter, Pj Bupati Bombana Diabaikan Pihak PT SSU

Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha harus bersitegang sebelum diizinkan masuk ke lokasi PT SSU di Kabaena, Rabu (2/11). Foto: Nuriadi/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID,BOMBANA—Pasca mengantongi izin membangun smelter di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, PT Surya Saga Utama (SSU) terus menjadi buah bibir. Mulai dari tidak diberdayakannya masyarakat lokal, banyaknya tenaga kerja asing yang diduga ilegal, hingga sikap manajemen PT SSU yang memproteksi diri dari berbagai masyarakat.

Hebatnya, bukan hanya penduduk di sekitar perusahaan, kepala desa hingga camat, Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha pun tidak gampang menembus lokasi pabrik yang kini dikelola investor asal Rusia itu. Sitti Saleha merasakan langsung hal itu ketika melakukan kunjungan kerja di Pulau Kabaena, Rabu (2/11). Usai meresmikan pengoperasian RS Pratama, Pj Bupati ingin melanjutkan agendanya memantau pembangunan smelter PT SSU di Desa Mapila. Karena informasi yang diperoleh, izin mendirikan bangunan (IMB) perusahaan tersebut diduga bermasalah.

Namun ketika menyampaikan niatnya itu kepada salah satu manajer PT SSU bernama Evgeny, yang kebetulan turut hadir di peresmian RS Pratama, Sitti Saleha sempat tidak diizinkan oleh warga negara Rusia itu. Melalui salah seorang penerjemahnya, Evgeny menganggap Pj Bupati Bombana ini sebagai tamu di Kabaena Utara. Selain itu, petinggi SSU itu mengaku belum mendapatkan izin dari petinggi SSU lainnya dari Jakarta.

Alasan salah satu manajemen PT SSU dari Rusia ini memantik perdebatan yang cukup sengit. Bukan hanya antara Pj Bupati dan pihak SSU, tapi juga dengan Kapolres Bombana, AKBP Heri Susanto, yang saat itu satu meja dengan Pj Bupati. “Yang tamu itu di Kabaena sini bapak-bapak (pihak SSU). Kapasitas saya di sini (Kabaena) selain sebagai kampung halaman sendiri, saya juga sebagai Pj Bupati dan penguasa wilayah di Bombana,” kata Bupati dengan tegas.

Perdebatan ini membuat Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu, Pajawa Tarika dan Kapolsek Kabaena, Ipda Djamal kasak-kusuk. Mereka terlihat sibuk menghubungi nomor hand phone petinggi PT SSU lainnya, untuk melobi. Hasilnya tidak sia-sia. Pj Bupati Bombana, Kapolres serta Dandim Buton dan rombongan akhirnya diizinkan menuju pembangunan smelter PT SSU di Desa Mapila.

Namun begitu sampai di lokasi pembangunan smelter, rombongan Pj Bupati dan unsur Muspida tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa melihat puluhan mesin-mesin raksasa yang sudah di pasang dengan cor beton. Anehnya, saat rombongan memantau lokasi smelter, tidak ada satupun warga asing yang dipekerjakan berani menampakan batang hidungnya.

Usai mengelilingi lokasi smelter, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim melanjutkan memantau mess PT SSU di Malandahi, atau sekitar 10 km dari lokasi smelter. Saat sampai di tempat ini, Bupati dan rombongan muspida mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Bayangkan, sekitar 30 menit berada di mess, rombongan muspida lagi-lagi tidak ada yang layani.

Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha mengaku kecewa dengan apa yang diperlihatkan manajemen PT SSU itu. Bahkan Bupati menaruh curiga ada yang tidak beres dengan perusahaan tersebut. “Saya saja Bupati begitu susah untuk masuk di dalam perusahaan, apalagi masyarakat biasa. Ini baru akses masuk, bagaimana dengan persoalan lain yang perlu diakses pemerintah,” kesal Bupati.

Sitti Saleha meminta kepada pihak perusahaan untuk tetap membuka diri dengan masyarakat. Mulai dari memberdayakan tenaga kerja lokal, menyelesaikan sengketa lahan dengan warga serta memperjelas status puluhan tenaga kerja asingnya. Sementara untuk penerbitan IMB nya, Sitti Saleha berjanji akan memberikan penelusuran lebih detail di instansi tehnisnya.

Kepala Desa Mapila, Sudirman juga bersuara dengan sikap manajemen PT SSU. Katanya, selama berada di wilayahnya, PT SSU sangat tidak transparan. Mulai dari jumlah pekerja asingnya, legalitas mereka, hingga berbagai persoalan lain. “Bupati dan Muspida saja diperlakukan begitu (tidak disambut baik), bagaimana kami selaku aparatur pemerintah paling bawah,” ungkapnya. (nuriadi)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top