Hilangkan Bukti Termohon, Panwas Buton Dituding Berpihak – FAJAR Sultra
News

Hilangkan Bukti Termohon, Panwas Buton Dituding Berpihak

BUTONPOS.COM, PASARWAJO–Tim Kuasa Hukum Samsu Umar Samiun dan La Bakry (Umar-Bakry), Muhammad Taufan Ahmad SH menuding Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton berpihak pada H Hamin-Farid Bachmid dalam sidang musyawarah sengketa Pilkada.

Salah satu bukti keberpihakan tersebut, kata Taufan, dalam sidang ketiga yang digelar Panwaslu Buton di salah satu tempat di Pasarwajo, Rabu (2/10), bukti tertulis yang diajukan termohon dalam hal ini KPU Buton diduga secara sengaja dihilangkan pihak Panwas. Hal ini terungkap ketika kuasa hukum termohon menanyakan bukti yang pernah diajukan, namun Panwas tidak dapat menunjukan dengan alasan tercecer dan hilang.

“Alasanya Panwas yang pertama itu katanya hilang, yang kedua tercecer, dan yang ketiga tidak ditahu dimana keberadaannya itu berkas. Jadi kami menduga Panwas sengaja menghilangkan bukti yang diajukan termohon,” kata Muhammad Taufan didampingi tim kuasa hukum lainnya Munsir SH dan Abdul Karim Asyari SH ketika menggelar konfrensi pers di salah satu hotel di Pasarwajo, Rabu (2/11).

Ketika dipertanyakan itu, lanjut dia, Panwas hanya mampu menunjukan daftar alat bukti yang telah diajukan. Namun fisiknya tidak ada alias diduga sengaja dihilangkan.

Dengan hilangnya bukti tersebut, menurut Taufan, maka keputusan yang dihasilkan pun tak akan maksimal serta berat sebelah. Sebab bukti yang menjadi pertimbangan hanya dari pemohon saja dalam hal ini pihak H Hamin-Farid Bachmid.

“Nah bagaimana mau buat keputusan nanti terhadap musyawarah sengketa ini kalau tidak didasarkan pada alat bukti yang ada. Kami melihat kalau Panwas ini seolah-olah selalu mengakomidir keinginan-keinginan dari pihak pemohon. Inikan Panwas namanya tidak fer,” ujarnya.

Akibat keteledoran ini, Panwaslu Buton juga dinilai tidak profesional dalam bekerja. Sebab, sesuai peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Musyawarah yang dapat mengajukan sengketa pada poin dua adalah pasangan calon. Namun oleh Panwas mau menerima pemohon, padahal statusnya bakal calon yang gagal menjadi pasangan calon.

“Sejak awal musyawarah kami pun sempat keberatan terhadap posisi dari pemohon dimana jelas kami katakan, kami punya dasar yaitu Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tata cara musyawarah sengketa ini. Dimana kalau memang Panwas ini fer atau bekerja sesuai dengan aturan, seharusnya permohonan pemohon itu sudah ditolak dari awal karena tidak punya legal standing. Yaitu dia bisa dinamakan pemohon dalam musyawarah ini ketika dia mendapatkan legitimasi atau katakanlah keputusan yang dikeluarkan KPU menetapkan mereka sebagai pasangan calon,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya mereka tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah Paslon. Dan ini, katanya, jelas dalam Pasal 3 peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015 tentang cara musyawarah itu jelas yang dapat mengajukan sengketa itu poin duanya adalah Paslon. “Kami sudah berapa kali keberatan, bahkan pihak termohonpun sudah sangat keberatan namun disisi lain mereka (Panwas) katakan kami tampung dulu. Ini bukan yang bicara, tapi saya ini bicara aturan, bagaimana kemudian Panwas membuktikan ini. Dan intinya memang Panwas ini tidak paham aturan,” paparnya.

Di tempat yang sama, LO Umar-Bakry, Superman, juga menilai saksi diterima Panwas yang diajukan pemohon dari DPP PKPI tidak memiliki surat tugas dari partainya sendiri. Secara hukum menurutnya, saat memberikan kesaksian dapat dianggap tidak sah.

“Kemarin dari pihak pemohon telah menghadirkan saksi yang mengatasnamakan DPP PKPI. Kami dari pihak terkait mempertanyakan legalitas dari saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon itu seharusnya dia datang ke sini perlihatkan surat tugas karena wakili partai. Tapi pihak Panwas tetap menerima saksi untuk diambil keterangannya, padahal tidak ada surat tugas yang diperlihatkan,” ujarnya.

“Untuk itu kami besok (hari ini) akan hadirkan saksi dari Sekjen PKPI (Semuel Samson) yang sampai detik ini masih terdaftar di Menkum HAM. Itu yang kami hadirkan untuk jawab gugatan dari pihak pemohon,” sambungnya.

Diakhir konfrensi persnya, Muhammad Taufan menegaskan bahwa jika dalam musyawarah sengketa yang sementara berjalan ini nantinya menghasilkan sebuah keputusan, maka putusan tersebut tidak bisa membatalkan keputusan yang pernah dikeluarkan KPU, dalam hal ini keputusan No. 43 dan 44 tentang Penetapan Paslon dan kemudian penetapan satu Paslon dalam Pilkada Buton.

Sebab kata dia, yang berhak batalkan hanya lembaga di atas KPU atau keputusan dari Pengadilan. “Tapi kami tetap hargai upaya dari teman-teman pemohon untuk cari pembenaran,” tandasnya.(m6)

Buton Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top