Kontraktor Water Sport Jadi DPO – FAJAR Sultra
News

Kontraktor Water Sport Jadi DPO

KENDARI , RSONLINE – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan wahana olah raga air atau Water Sport di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sultra yang menyeret Kepala Dinas Pariwisata, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka.

Teranyar, tim penyidik Kejati Sultra mengejar AN, saksi kunci kasus ini. Dia adalah kontraktor PT Wulandari Perkasa, pemenang tender pembangunan water sport yang menghabiskan anggaran Rp3,43 miliar. AN diduga tak lagi berdomisili di Kendari. Penyidik menggunakan berbagai cara mengejar AN yang tiba-tiba menghilang dari Kendari. Salah satunya, berkoordinasi dengan kelurahan tempat AN berdomisili.

“AN ini kontraktor. Kami sudah melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, tapi tidak datang-datang juga. Kami berharap AN bisa menghadiri panggilan penyidik secepat mungkin. Informasi terahir, AN masih berada di Kota Kendari,” tegas penyidik melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati Sultra, Janes Mamangkay.

Bukan hanya AN, penyidik juga bakal memeriksa HN, komisaris sekaligus pemegang saham PT Wulandari Perkasa terkait kasus ini. “Kami juga akan panggil HN untuk diperiksa, karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari kontraktor,” ujarnya.

Tim penyidik dalam waktu dekat juga mengagendakan melakukan audit dengan melibatkan tim teknis untuk mengetahui akumulasi kerugian negara. Kendati belum memastikan berapa jumlah kerugian negara, namun penyidik sudah mendapatkan sejumlah bukti jika ada indikasi kerugian negara.

“Kami belum bisa memastikan berapa kerugian negara. Kami akan audit dulu dengan melibatkan tim teknis. Intinya ada kerugian besar dalam kasus pembangunan water sport ini,” terangnya.

Sementara itu, pekan depan penyidik bakal melakukan pemeriksaan kepada dua tersangka. Janes bilang, kedua tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jucnto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kedua tersangka diduga membangun water sport tidak sesuai dengan kontrak perencanaan awal. Padahal, perencanaan awal merupakan patokan untuk dijadikan rujukan dalam pengadaan material pembangunan. Bukan hanya itu, kedua tersangka juga ditengarai mengubah beberapa material sehingga tidak sesuai dengan kontrak. Mulai dari pengurangan hingga pemanfaatannya, tidak sesuai dengan fungsinya. (m4/b/aji)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top