Panwaslu Buton Tegaskan Tetap Independen – FAJAR Sultra
News

Panwaslu Buton Tegaskan Tetap Independen

BUTONPOS.COM, PASARWAJO–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Buton menegaskan, dalam proses musyawarah sengketa Pilkada Buton tetap berpegang teguh pada independensinya alias tidak berpihak pada kubu manapun.

Mengenai berkas yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton selaku termohon, hingga kini masih ada dan utuh di tangan Panwaslu Buton. Bukti itu tidak hilang, melainkan tertumpuk dengan berkas lainnya di Sekretariat Panwaslu Buton.

Ketua Panwaslu Buton, La Saluru menjelaskan, ketika pihak termohon memasukan bukti tidak langsung ke pihaknya. Namun kepada staf sekretariat. Sehingga ketika dipertanyakan dalam musyawarah oleh kuasa hukum termohon, pihaknya tak bisa menunjukan.

“Itu diserahkan kepada staf petugas di dalam, tidak diserahkan kepada pimpinan, makanya kami tidak tahu kalau berkas itu sudah dimasukan. Itupun juga padahal hanya satu rangkap, yang kami minta biasanya tujuh rangkap,” kata La Saluru ketika ditemui di tempat musyawarah sengketa Pilkada Buton, Kamis (3/11).

Dikatakan, bukti termohon yang diduga sengaja dihilangkan itu setelah dikroscek ditemukan tertumpuk dengan berkas lainnya di Sekretariat Panwaslu Buton. Sehingga bila dikatakan hilang, itu tidak benar.

“Setelah kami krosecek tadi malam ternyata berkas itu ada sama kami, kita sudah cari tapi banyaknya tumpukan berkas itu dia terselip,” ujarnya.

Terkait pemohon tidak dibolehkan mengajukan gugatan karena berstatus bakal calon, dibantah La Saluru. Menurutnya, sesuai Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015, permohonan sengketa terhadap keputusan KPU tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengenai penetapan Paslon, peserta pemilihan dapat mengajukan sengketa Pilkada.

“Di dalam UU semua yang hadir di sana (KPU) itu adalah Paslon yang sudah mendaftarkan dirinya di KPU. Mau diterima atau tidak diterima, dan disaat dia tidak diterima dia bisa mengajukan sengketa. Kalau diterima pasti tidak melakukan sengketa,” jelasnya.

“Dan mengenai surat tugas dari DPP PKPI itu yang dijadikan saksi pada musyawarah sengketa ini juga ada. Terkait adanya hal-hal lain itu adalah pertimbangan pimpinan untuk muatan diputusan nanti,” tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon dalam hal ini H Hamin dan Farid Bachmid, Imam Ridho Angga Yuwono, menyebut kuasa hukum Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry (Umar-Bakry), Muhammad Taufan Ahmad, selaku pihak terkait terkesan kekanak-kanakan dan menyesatkan.

Angga sapaan akrab Imam Ridho Angga Yuwono menjelaskan, fakta yang terjadi dalam musyawarah sengketa Pilkada Buton yang digelar, Rabu (2/11), justru pemohon membantu memberikan solusi terhadap tidak adanya bukti pihak termohon dari Panwas.

“Memang pada persidangan musyawarah, kemarin terdapat daftar alat bukti dari pihak terkait yang katanya diberikan ke Panwas. Hanya saja tanda terimanya tidak ada. Sebab dari informasi menurut salah satu staf Panwas Buton dan dilihat juga melalui kamera video di situ tidak terlihat ada bukti penyerahan yang diberikan pihak terkait,” ucap Angga dalam konfrensi pers di salah satu hotel Pasarwajo, Kamis (3/11).

Angga juga membantah kalau Panwas berpihak di kubu Hamin-Farid Bachmid. “Malahan kami memberikan ruang pembelaan dan waktu kepada mereka untuk pergi foto copy kembali bukti tersebut,” ungkapnya.

Angga mengakui dalam Peraturan No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Musyawarah itu yang dapat mengajukan sengketa pada poin duanya adalah Paslon, bukan bakal calon (Balon). Tapi pihaknya berpedoman pada Undang-Undang, dimana tidak disebutkan Balon, karena UU No. 1 sampai 8 disitu jelas disebutkan Paslon peserta pemilihan adalah Paslon yang mendaftar dan didaftarkan oleh Parpol atau gabungan Parpol.

“Peraturan Bawaslu jelas menyebutkan bahwa Paslon itu seperti apa, sama seperti undang-undang. Nanti di PerKPU baru diatur itu bahwa yang namanya Balon tidak diterima kemudian Paslon yang diterima,” jelasnya.

Tetapi ini semua, lanjutnya, kemudian diatur oleh Fatwa Makamah Agung (MA) jelas disebutkan bahwa posisi atau legal stending pemohon adalah peserta pemilihan yang tidak diterima. “Karena perihal perbedaan penafsiran itu, bukan menjadi suatu hal barometer atau tolak ukur bahwa Panwas berpihak kepada kita,” tukasnya.

Diakhir perkataannya, Angga menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Buton, jangan mudah terpengaruh begitu saja karena informasi tersebut tidak benar adanya dan dipastikan dengan tegas itu informasi menyesatkan.(m6)

Buton Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top