Ahli : Prof Hanna Tak Pantas Jadi Tersangka – FAJAR Sultra
News

Ahli : Prof Hanna Tak Pantas Jadi Tersangka

1-Prof-Hanna3-1

KENDARI, RSONLINE – Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Prof Dr Yohanes Sogar Simamora menilai, penetapan status tersangka kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sultra Prof Hanna oleh Kejaksaan Negeri Kendari (Kejari) dinilai sangat tidak pantas.

Prof Hanna

Apa yang dilakukan Kepala LPMP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dalam pengewasan keuangan kegiatan pelatihan guru pada tahun 2013 lalu, merupakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan KPA.

Selain itu, kata guru besar Universitas Airlangga itu, dalam pelaksanaan proyek yang menghabiskan anggaran sedikitnya Rp 500 juta itu, Profesor Hanna selaku KPA telah mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga menurutnya, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pelatihan guru itu, menjadi kewenangan PPK, yakni atas nama Aliha yang kini jadi terpidana dalam kasus tersebut.

“Pengawasan pelaksanaan kegiatan itu menjadi kewenangan PPK, dan pengawasan keuangan adalah kewenangan PA, sebab anggarannya bersumber dari APBN. Jadi kalau Prof Hanna ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya tidak pantas,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ahli Hukum Pidana Universitas Airlangga Profesor Dr Nur Basuki. Dirinya menjelaskan jika jaksa menetapkan Prof Hanna sebagai tersangka, sangat tidak beralasan. Sebab kata dia, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan tidak terpenuhi.

“Seharusnya yang bertanggujawab itu PPK, buka KPA. Karena KPA sudah mendelegasikan kewenangannya ke PPK. Penetapan tersangka ini sudah sangat tidak beralasan,” ujarnya.

Di tempat terpisah Kuasa Hukum Prof Hanna Dahlan Moga mengatakan, sebelumnya JPU menghadirkan saksi ahli dari BPKP Sultra. Dimana terang-terangan kata Dahlan, ahli dari BPKP menyebutkan tidak ada kerugian akibat KPA dalam hal ini prof Hanna.

“Hanna juga tidak akan mengembalikan kerugian negara. Karena kami tidak pernah mengakibatkan kerugian negara, baik dinikmati sendiri ataupun memperkaya orang lain. Makanya kami ikuti saja ketentuan hukum yang berlaku, dan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan,” tutupnya. (m4/a/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top