10 Jam Diperiksa, KPK Ajukan 16 Pertanyaan – FAJAR Sultra
News

10 Jam Diperiksa, KPK Ajukan 16 Pertanyaan

Yaudu

KENDARI, RSONLINE – Menindaklanjuti kasus suap Umar Samiun yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, atas penyuapan mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Muhtar 2012 lalu, Yaudu Salam Ajo mengaku dicecar 16 pertanyaan dari penyidik KPK, dirinya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

“Hari Kamis (3/11) itu, diperiksa mulai pukul 10.00 Wita sampai 19.00 Wita, saya bersama Hasan Bou hadir, diundang sebagai saksi dalam kasus yang sementara dikembangkan penyidik,” jelasnya.

Yaudu Salam Ajo

Selama 10 jam diperiksa, kata Yaudu, penyidik KPK mengajukan poin-poinnya pertanyaan secara umum, seputar pelaksanaan Pilkada Buton. Mulai dari Pilkada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011, proses verifikasi sampai pada putusan MK untuk PSU, dan pelaksanaan PSU yang digelar pada tanggal 12 Mei 2012.
Dalam uraiannya, Ketua Komisi IV DPRD Sultra ini menjawab pertanyaan KPK terkait mengapa bisa terjadi PSU. Dirinya menjawab, selaku saksi dan korban pada Pilkada tersebut, hingga kini pihaknya masih bertanya-tanya kenapa bisa terjadi PSU.

Sementara selama Pilkada berlangsung semua berjalan lancar-lancar saja, justru pada saat menggelar PSU, realisasinya jauh lebih buruk.

KPK juga mempertanyakan soal ada tidaknya kejanggalan selama proses sidang berlangsung, Yaudu mengakui adanya kejanggalan dan semacam kerja sama, dimana adanya kedekatan antara pasangan Umar samiun-La Bakry dan pasangan La Uku – Dhani yang notabene sama – sama melakukan tuntutan ke MK.

“Kan sangat aneh, ada kandidat yang satu tidak lolos gugatannya, dan satunya lagi lolos tiba-tiba mengadakan kerjasama, itukan menjadi pertanyaan. Padahal, semestinya kalau dia tidak lolos, seperti yang dialami pasangan La Uku – Dhani ini bisa lebih terbuka dan melawan,” akunya.

Kemudian, penyidik KPK juga mempertanyakan soal tahu atau tidaknya kehadiran Akil Muhtar eks Ketua MK saat itu ke kabupaten Buton. Secara jelas, pihaknya sama sekali tidak megetahui apa yang dilakukan oleh hakim tersebut di Buton, dan tidak ada satupun yang menjelaskan terkait dengan alasan hakim tersebut turun langsung ke lapangan.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menjelaskan termaksud juga alasan penundaan PSU. MK memutuskan harusnya pelaksanaanya dilakukan ditahun 2011, tetapi tiba-tiba terjadi penundaan diawali dari pembatalan MPHD atau nota pemberian hibah kepada KPUD Buton yang dilakukan oleh Plt Bupati Buton saat Itu H Nasruan dengan asumsi tidak ada anggaran untuk pelaksanaan PSU.

“Padahal, sesungguhnya anggaran itu sudah ada MPHD-nya, hanya di batalkan oleh Plt saat itu dan kita pun secara rici tidak mengetahui alasannya,” ungkapnya.

Terkait dengan prosedur dengan adanya informasi penyuapan atau ungkapan janji Umar Samiun kepada Akil Muhtar, masih kata dia, itu tidak masuk dalam ranah pertanyaan yang diajukan oleh KPK.

Olehnya itu, untuk persoalan pemeriksaan dengan menetapkan mantan Bupati Buton Samsu Umar Samiun sebagai tersangka oleh KPK, Yaudu meminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut seadil-adilnya sesuai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (p8/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top