Honorer Diminta Ikut Kepesertaan BPJS – FAJAR Sultra
News

Honorer Diminta Ikut Kepesertaan BPJS

KENDARI, RSONLINE – BPJS Ketenagakerjaan Kendari melakukan sosialisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi honorer lingkup Pemprov Sultra, Senin (7/11), bertempat di ruang rapat Gubernur Sultra.

Wakil Gubernur Sultra, H Saleh Lasata, menerima langsung rombongan BPJS Ketenagakerjaan yang di pimpin Kepala Bagian Pelayanan BPJS Wilayah Sulawesi Maluku, Usman Rappe dan Kepala Bagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Sahid Wahid.

Salah satu bentuk kegiatan penyerahan santunan oleh BPJS.

Saleh Lasata menyambut apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, sosialiasi terkait kepesertaan penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah terhadap tenaga honorer di SKPD terkait dengan hak-hak mereka.

Meskipun, secara rinci dirinya belum mengetahui berapa julah tenaga honorer lingkup Pemprov Sultra.

“Program ini sangat bagus, makanya kita minta disesuaikan nanti kepada semua SKPD. Dan saya akan minta rinciannya ke BKD nanti berapa banyak honorer kita untuk ikut program itu. Karena memang semua Kepala SKPD memiliki kewajiban terkait itu,” katanya.

Kepala Bagian Pelayanan BPJS Wilayah Sulawesi Maluku Usman Rappe mengemukakan maksud dan tujuan sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang dikhususnya untuk tenaga honorer. Dimana, berdasarkan ketentuan kewajiban menjadi peserta itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Diamana regulasi itu bagian dari penjabaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Jadi memang semua pekerja termasuk pegawai, dan tenaga honorer wajib menjaji peserta BPJS ketenagakerjaan. Dimana, ada empat jaminan yang akan diberikan yakni jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jangan kematian,” katanya.

Sementara honorer atau tenaga non ASN mendapatkan minimal dua jaminan, yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja hanya dengan iuran sekitar Rp16.000 per bulan. Dari angkat iurat itu, pemerintah daerah dapat memperhitungkan sendiri berapa yang ditanggung pemerintah dan dibebankan kepada honorer.

Dia pun berharap Pemprov Sultra dapat mengikutkan kepesertaan semua tenaga honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Terlebih, Pemprov SUltra juga telah menerbitkan Pergub terkait program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN. (r3/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top