8.532 DPS Mubar Masih Bermasalah – FAJAR Sultra
News

8.532 DPS Mubar Masih Bermasalah

0-Alirun-Asa-1-1024x721

LAWORO, RSONLINE – Dari 53.514 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Muna Barat untuk Pilkada, masih terdapat 8.532 bermasalah alias terancam dicoret dari DPS karena tidak memiliki KTP Elektronik. Komisioner KPU Mubar, Alirun Asa mengatakan DPS yang bermasalah itu sudah diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mubar untuk diverifikasi.

Alirun Asa

“Pada 3 November, KPU bersama Panwas telah menyerahkan data model AC KWK kepada Disdukcapil untuk melakukan sinkronisasi dengan data base kependudukan. Ini, untuk memastikan apakah mereka yang masuk dalam ACKWK atau belum memiliki KTP elektronik betul-betul masyarakat Muna Barat atau bukan. Karena KPU hanya memfasilitasi penduduk yang memenuhi syarat namun masalah administrasi kependudukan kami serahkan ke Capil sebagai lembaga yang berwenang,” jelas Alirun, Selasa (8/11)

KPU memberikan waktu kepada Disdukcapil hingga 19 November untuk memastikan data kependudukan yang masuk dalam ACKWK itu. Koordinator Devisi Perencanaan Program dan Data ini mengatakan, masyarakat yang tidak memiliki KTP Elektronik dapat memilih jika mendapatkan surat keterangan domisili dari Capil yang dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi data kependudukan.

Namun, jika Disdukcapil belum juga mengeluarkan surat keterangan domisili hingga batas waktu yang ditentukan, KPU akan mencoret nama-nama itu dari DPS.

“Jika dalam verifikasi data kependudukan, Disdukcapil bisa memastikan nama-nama yang dinyatakan tidak memiliki KTP Elektronik maka dikeluarkan surat keterangan domisili bagi yang bersangkutan agar dapat memilih. Jika mereka tidak masuk dalam data base kependudukan, Disdukcapil menyampaikan itu kepada KPU untuk diserahkan kepada PPK dan PPS. Kemudian, disampaikan kepada mereka yang tidak masuk dalam data base kependudukan bahwa mereka harus koordinasi dengan Capil untuk bisa memilih,” ungkap Alirun.

Alirun berharap Disdukcapil bisa menyelesaikan verifikasi data pemilih dalam ACKWK dengan baik. “Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kendala Capil adalah data base kependudukan online dan berbasis aplikasi dan ini harus dicek satu persatu. Sehingga membutuhkan waktu yang lama karena komputer yang terkoneksi dengan server yang ada dipusat hanya satu. Namun kita terus memberikan semangat kepada Disdukcapil untuk bekerja karena kita inginkan hak masyarakat Mubar bisa terpenuhi,” harapnya. (p1/b/aji)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top