PPK Water Sport Resmi Ditahan – Fajar Sultra
News

PPK Water Sport Resmi Ditahan

KENDARI, RSONLINE – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra memboyong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan wahana olahraga atau water sport yang melekat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra, Aswad Laembo ke Rutan Klas II A Kendari.

Sebelum diputuskan ditahan, Aswad didampingi kuasa hukumnya Abdul Latif menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka, dugaan korupsi proyek bernilai Rp 3,43 miliar, yang bersumber dari APBN.

PPK Aswad Laembo didampingi kuasa hukumnya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, sebelum dilakukan penahanan di klinik Kejati Sultra, Selasa (8/11).

“Selain diperiksa sebagai tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan kesehatan pada tersangka. Dokter menyatakan sehat, makanya langsung di bawa ke rutan,” terang Kasi Penkum dan Humas Kejati Sultra, Janes Mamangkay.

Kata Jenes, keterlibatan Aswad dalam kasus dugaan korupsi tersebut atas dasar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai PPK tidak sesuai dengan ketentuan. Aswad melakukan pembayaran terhadap kontraktor, meski pekerjaan itu belum diselesaikan sepenuhnya.

Selain itu, tersangka juga diduga telah memanipulasi dokumen, yakni pembayaran belum sepenuhnya dilakukan terhadap rekanan, namun dalam berita acara sudah seratus persen sudah dilakukan pembayaran.

“Atas dasar kelalaian tupoksi sebagai PPK tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aswad dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP,” sebutnya.

Dalam waktu dekat lanjut Janes, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra Zainal Koedoes, dan Kontraktor dari PT Wulandari Perkasa atas nama Andi Natsir, keduanya sebagai tersangka.

Hingga kini Andi Natsir belum pernah menghadiri panggilan jaksa, mulai dari pemeriksaan saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu lanjut Janes, pihaknya belum dapat menyebutkan seberapa besar jumlah kerugian negara yang diakibatkan tiga tersangka itu, namun pihaknya meyakini selain sudah mengumpulkan dua alat bukti, diduga besar jika kerugian negara cukup besar.

“Kami belum dapat sebukan kerugian negara, karena penyidik akan melakukan akumulasi terlebih dahulu dengan tim ahli. Karena dalam pembangunan water sport ini, diduga ada lima item kerja yang tidak selesai dilakukan. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan pada KPA dan kontraktor, tapi saya tidak tau kapan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini,” tutupnya.

Sementara itu, terkait kasus water sport, Ketua Komisi IV DPRD Sultra menuturkan, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, utamanya para SKPD untuk lebih profesional dan menjalankan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kalau sudah ditemukan ada pelanggaran korupsi seperti itu, akibatnya sudah pasti ada kerugian negara.

Sementara, lanjut dia, tujuan dari pemerintah pusat menyalurkan program itu, dimanfaatkan oleh daerah untuk dikelola sebaik-baiknya, agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang, tentu ada kesan tidak baik dimata pemerintah pusat.

“Saya kira persoalan ini yang paling paham adalah penegak hukum, jadi menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Sekali lagi, Yaudu menegaskan kepada semua pihak khususnya para SKPD-SKPD lingkup Pemprov Sultra, untuk berhati – hati dan profesional didalam menjalankan sebuah program kegiatan apalagi anggarannya bersumber dari APBN. Meski mungkin niatan awal bermaksud baik, tetapi pada akhirnya dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum. (m4-p8/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top