Umar-Bakri “Kebakaran Jenggot” – FAJAR Sultra
News

Umar-Bakri “Kebakaran Jenggot”

♦ Siapkan 4 Pengacara Gugat Putusan Panwaslu

BAUBAU, RSONLINE – Pasca dikeluarkannya hasil putusan panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton atas gugatan sengketa pemilihan umum(Pemilu) serentak 2017 di Kabupaten Buton dengan H Hamin sebagai pemohon, kandidat calon tunggal Umar-Bakri kebakaran jenggot. Betapa tidak, putusan panwaslu tersebut dinilai telah merugikan pihaknya atas pelaksanaan pilkada di Kabupaten Buton.

Selain itu pula, putusan panwaslu yang mengakomodir gugatan H Hamin dan Farid Bachim dan membatalkan putusan KPUD Kabupaten Buton nomor 43/kpts/KPU-Kab.026.433532/2016 tentang penetapan satu pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Buton dianggap cacat hukum. Pasalnya, tahapan pemilukada Kabupaten Buton telah usai dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang mengatur Panwaslu untuk membatalkan putusan KPUD Kabupaten Buton.

Salah seorang tim pemenangan Umar-Bakri yang juga sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buton, Isa Ansari menuturkan pihaknya sangat menyayangkan upaya Panwaslu Kabupaten Buton dalam mengeluarkan putusan atas sengketa Pilkada yang terjadi di Kabupaten Buton. Namun demikian, pihaknya tetap menghargai upaya H Hamin-Farid Bachim dalam mencari keadilan.

“Harusnya H Hamin-Farid Bachim menggugat PKPI yang telah mengeluarkan rekomendasi sarat dukungan calon kepala daerah namun hanya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen. Jadi salah alamat kalau gugat penetapan pasangan calon oleh KPU karena itu semua sudah diatur dalam tahapan pemilukada serentak 2017,” tuturnya.

Kata dia, menyikapi putusan Panwaslu tersebut pihaknya telah menerjunkan sedikitnya 4 orang penasehat hukum untuk mengkaji kembali hasil putusan itu. Selain itu pula, dalam waktu 3×24 jam pihaknya akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan yang dimaksud.

“Sebenarnya ini sebuah hal yang kontradiksi. Bagaimana mungkin undang-undang dan Peraturan KPU RI bisa dibatalkan oleh putusan Panwaslu Kabupaten/Kota. Dan kajian kami itu tidak dibenarkan sehingga dalam waktu dekat kami akan melayangkan gugatan ke PTUN,” tambahnya.

Dia menambahkan, meski Panwaslu telah mengeluarkan putusan pembatalan terhadap penetapan pasangan calon kada di Kabupaten Buton pihaknya tetap akan meminta KPUD Kabupaten Buton untuk konsisten terhadap keputusannya. Sehingga segala bentuk tahapan dalam pemilukada serentak 2017 tidak tercederai dan ternodai hanya dengan dasar putusan Panwaslu.

“Kami nilai Panwalu telah main mata dengan oknum pasangan calon yang tidak lolos tahapan pemilukada 2017 di Kabupaten Buton ini. Jadi demi terjawabnya pemilihan umum yang jujur dan adil maka KPUD Kabupaten Buton tidak boleh terpengaruh dengan putusan yang ada serta tetap konsisten menjalankan apa yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam putusannya Panwaslu Kabupaten Buton menetapkan untuk mengabulkan gugatan H Hamin-Farid Bachim, membatalkan surat KPUD Buton dalam hal penetapan pasangan calon tunggal dalam pilkada Buton, memerintahkan KPUD Buton untuk memperpanjang kembali masa pendaftaran pasangan calon kada Kabupaten Buton serta memerintahkan KPUD Buton untuk menjalankan putusan Panwaslu. (m1/b/hum)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top