Dua Dinas Hilang Tapi Menambah Empat Dinas Baru – Hacked by TryDee
News

Dua Dinas Hilang Tapi Menambah Empat Dinas Baru

BATAUGA, RSONLINE – Rencana perubahan struktur (Restruktur) pemerintahan Kabupaten Buton Selatan yang baru pasca penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Pemerintahan Baru oleh DPRD Busel, kini pihak eksekutif melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan sudah mulai melaksanakan penggodokan untuk pengisian jabatan yang ada.

Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana (Ortala) Kabupaten Buton Selatan (Busel) LM Sufi Hasanuddin, S.Sos, MSi didampingi Kepala Bagian Hukum La Ganefo, SH, MH kepada Koran ini, Selasa (8/11) mengatakan, dalam perubahan struktur organisasi yang baru tersebut terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat eselon II/b, yang hilang karena menjadi kewenangan pemerintahan propinsi, maupun yang mengalami di merger atau penggabungan dinas.

Dia menjelaskan, satuan kerja yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi adalah Dinas Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti halnya dengan urusan kehutanan yang dihapus dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Busel, serta Bidang Pengawasan dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan, beralih menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Dinas kedua yang hilang, lanjut dia, adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mencegah, mengalami merger atau penggabungan menjadi satu dinas dengan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM atau biasa disingkat Dinas Perindagkop dan UKM.

Walaupun demikian, kata dia, dalam struktur pemerintahan yang baru terjadi penambahan SKPD baru. “Ada empat penambahan SKPD baru, ada pembentukan baru, dan ada pemekaran Dinas, dengan demikian terdapat 37 SKPD dan ditambah Sekretariat daerah menjadi 28,” ujarnya.

Dia menjelaskan, empat dinas baru tersebut adalah Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial mekar menjadi Dinas Tenagakerja Transmigrasi, dan Dinas Sosial berdiri sendiri.

Selain itu, lanjut LM Sufi Hasanuddin, Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi dua dinas yaitu, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA).

Dinas Kebersihan yang semula gabung di Dinas PU mekar menjadi dinas baru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian ada juga Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).(mun/hum)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top