Kadis ESDM Sultra Janji Evaluasi PT SSU – FAJAR Sultra
News

Kadis ESDM Sultra Janji Evaluasi PT SSU

Kadis-ESDM-Sultra-Burhanuddin1-300x225

Burhanuddin

KENDARIPOS.CO.ID,JAKARTA—Kepala Dinas ESDM Sultra, Ir Burhanuddin menyayangkan insiden penolakan yang dilakukan PT Surya Saga Utama (SSU) terhadap Pj Bupati Bombana, Hj Sitti Saleha bersama muspida. Meskipun secara kewenangan telah diserahkan ke Provinsi, namun Pemkab Bombana tetap memiliki fungsi kontrol. Apalagi aktivitas kegiatan investor dari Rusia berada di wilayah otorita Kabupaten Bombana. Makanya, sangat tidak etis melakukan penolakan.

Meskipun areal yang menjadi kawasan tambang menjadi domain perusahaan katanya, namun tidak seharusnya pihak perusahaan bereaksi berlebihan. Pasalnya, hal ini bisa dikoordinasikan. Bila belum ada izin dari pimpinan perusahaan, seharusnya dikomunikasikan dengan baik. Bukannya tertutup sehingga terkesan arogansi. Mantan Kabid Pertambangan ini justru mempertanyakan keberadaan Kepala Teknik PT SSU. Menurutnya, tidak sepantasnya Kepala Teknik tidak berada di tempat. Pasalnya, merekalah yang memberikan persetujuan bila ada tamu yang berkunjung. “Saya juga heran, kok kesannya tidak mau diterima. Harusnya, tetap dikomunikasikan. Ingat, lokasi pembangunan smelter ada di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara. Mereka harus tahu, itu masih wilayah Bombana,” kata mantan PJ Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) ini, Senin (14/11).

Ia juga mempertanyakan standar keselamatan yang diterapkan perusahaan. Dalam kunjungan tersebut, para muspida tidak dilengkapi peralatan safety yang memadai. Padahal aturan mewajibkan perusahaan, menetapkan standar. Harusnya, tidak ada alasan perlengkapan keselamatan itu tidak tersedia. Makanya, temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah terutama bagi inspektur pertambangan. “Ini temuan awal dan bisa menjadi penilaian Inspektorat Pertambangan,” ujarnya.

Bupati Bombana, kata dia, masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Apalagi perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan di sekitar perusahaan. “Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi, meski UU nomor 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan ke provinsi, namun masih ada hal lain yang menjadi domain kabupaten. Apalagi ada informasi yang diperoleh, IMB perusahaan tersebut diduga bermasalah,” pungkasnya. (amal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top