Gaffaruddin: KTP Saya Hanya Berikan ke BudiMan – FAJAR Sultra
News

Gaffaruddin: KTP Saya Hanya Berikan ke BudiMan

BUTONPOS.COM, BATAUGA–Tokoh Pejuang Pemekaran Kabupaten Buton Selatan, Gaffaruddin menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksana penyelenggara Pilkada Kabupaten Buton Selatan (Busel).

“Saya telah berjuang memekarkan Buton Selatan, merasa dihianati oleh kinerja KPU Busel. Tiba-tiba PPS datang di rumah saya memverifikasi KTP dukungan perseorangan untuk Agus Mbaeda. Kaget saya, dari mana Agus Mbaeda mendapatkan KTP ku, tidak pernah juga datang di rumah ini. Sementara KTP saya ini hanya diberikan kepada Ir. La Ode Budi Utama dan Ir. La Ode Abdul Manan, tapi diverifikasi faktual untuk Agus Mbaeda! Saya tidak pernah bertemu dengan saudara (Agus Mbaeda, red), tidak pernah juga tahu apa ada timnya di lingkungan ini. Tapi kenapa KTP saya yang diserahkan ke BudiMan kepada KPU, tapi diverifikasi faktual oleh PPS untuk Agus Mbaeda. Saya curiga KTP saya sudah berpindah tangan di Kantor KPU,” demikian dikeluhkan dan dikesalkan Gafaruddin kepada wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Buton Pos, akhir pekan lalu.

Gaffaruddin mengaku heran jika membaca rincian penjelasan Ruslan, salah satu anggota komisioner KPU Busel yang menangani masalah data KTP. Bahwa untuk Kecamatan Batauga jumlah syarat dukungan sah Pasangan Agus Salim Mbaeda-La Ode Agus hanya 897 KTP. Kecamatan Sampolawa 2.023 KTP, Lapandewa hanya 288 KTP, Kecamatan Kadatua 13 KTP dukungan, Siompu 4 orang, Siompu Barat 14 orang dukungan, dan Kecamatan Batu Atas 243 KTP.

Apalagi menurut Gaffaruddin, sesuai hasil verifikasi yang dilakukan PPS di tiap desa, dukungan yang diserahkan Paslon Agus Salim Mbaeda-La Ode Agus banyak ditemukan KTP ganda. Bahkan ada yang telah meninggal. Lebih parah lagi ada masyarakat yang tidak merasa memberikan dukungan,
sehingga masyarakat kaget ketika melihat data dokumennya
pada berkas yang dibawa PPS saat verifikasi. Masyarakat juga telah komplen dan membatalkan dukunganya. Ada juga sejumlah KTP orangnya telah berstatus pegawai negeri sipil.

Makin mengherankan dirinya, pak Ruslan juga mengatakan untuk dukungan Agus Salim Mbaeda-La Ode Agus masih kurang 2.353 lagi. Kalau dikali dua berarti pasangan tersebut harus menyerahkan sebanyak 4.406 KTP lagi ke KPU Busel. Karena jumlah syarat dukungan untuk calon bupati dan wakil Buton Selatan melalui jalur perseorangan atau independen sebanyak 5.834 KTP. Jumlah tersebut diambil dari 10 persen angka DPT pemilu terakhir di Busel sebanyak 58.331 orang.

Seperti telah diumumkan oleh KPU pada verifikasi faktual terhadap KTP dukungan Agus Mbaeda dan La Ode Agus telah ditolak warga Buton Selatan yang diverifikasi. Sehingga harus menyetor 4.406 KTP atau dua kali lipat dari jumlah KTP yang kurang. “Saya tidak habis pikir, Agus Mbaeda kurang 2.353 KTP bisa lolos pintu, sedangkan BudiMan yang berlebih 18 KTP (5.852, red) tidak diloloskan oleh KPU Buton Selatan,” Gaffaruddin menyatakan keheranannya.

Selanjutnya Gaffaruddin membuat surat pernyataan tertulis, bahwa tidak pernah memberikan KTP kepada Agus Mbaeda untuk dapat dijadikan referensi oleh Panwaslu, Bawaslu dan juga DKPP. “Saya harap Panwaslu Busel membela hak kandidat seperti Panwaslu Kabupaten Buton. Dan saya harap BudiMan tidak berhenti memperjuangkan haknya, karena Pemilu hanya sah dan dapat diterima hasilnya kalau diselenggarakan secara jujur dan tidak berpihak,” ungkap pria berambut putih itu.

Gaffaruddin juga memberikan apresiasi kinerja Panwas Buton karena benar-benar telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawasi prosesi jalannya tahapan Pilkada di wilayah kekuasaannya. Buktinya meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton telah menetapkan pasangan calon tunggal, namun pada akhirnya mengakui keputusan Panwas yang membatalkan Keputusan KPU Buton No 43 dan 44 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah. Ketika membatalkan Keputusan KPUD tersebut, maka dengan sendirinya penetapan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry (Umar-Bakry) sebagai calon tunggal batal. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.10 tahun 2016, dan KPU wajib melaksanakan putusan Panwas.

Gaffaruddin menceritakan kronologis awalnya pasangan La Ode Budi-La Ode Abdul Manan, ketika datang mendaftar di KPU Busel. Ketika itu BudiMan pada saat mendaftar tanggal 10 Agustus pukul 15.30 Wita, setelah diperiksa untuk
silon aploud ke internet KPU Pusat pukul 19.00 dinyatakan cukup dengan jumlah 6.153 KTP, kemudian disuru pulang oleh KPU Busel karena telah dinyatakan pasangan BudiMan memenuhi syarat.

Karena fisik KTP pasangan BudiMan belum dihitung, maka La Ode Abdul Manan keberetan pulang, karena khawatir jangan sampai ada hal-hal yang tidak terduga. Tapi karena Ketua KPU Busel sudah menyampaikan bahwa KTP itu sifatnya administrasi saja dan KPU bersama Panwas mengamankannya di suatu ruangan terkunci, maka La Ode Abdul Manan menerima tawaran Ketua KPU Busel dan Ketua Panwas Busel.

Ternyata, esoknya ketika dihitung tanggal 12 Agustus, dinyatakan kurang dan tidak ada waktu lagi untuk perbaikannya. Bahkan KPUD langsung mengeluarkan surat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk memverifikasi. Langka selanjutnya pasangan BudiMan menyampaikan keberatan, dengan alasan sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Busel sendiri dan penundaan perhitungan merupakan keputusan KPU Busel.

Seharusnya karena dinyatakan TMS, maka mestinya dilakukan perbaikan. Bantahan ini tanggal 13, tapi karena hari Sabtu libur sehingga diserahkan tanggal 15 Agustus, kemudian surat keberatan itu diserahkan ke KPU Busel dan ditembuskan ke Panwas Busel. Sehingga Panwas melakukan penelitian dan membenarkan KPU Busel, tanpa argumentasi yang tepat.

Selaku pendukung pasangan BudiMan, maka sangat disayangkan Panwas tidak mengimformasikan ke BudiMan bahwa penyampaian batas sengketa hanya tiga hari. Karena waktunya sudah lewat, maka BudiMan kehilangan kesempatan untuk bersengketa di Kabupaten Busel. Selanjutnya membuat aduan ke Bawaslu RI/DKPP, bahkan Bawaslu Provinsi Sultra sudah menyampaikan ke Budiman segera mengadukan sengketa ke Bawaslu Pusat.

Mestinya, kata dia, Panwaslu Busel melakukan tugas dan fungsinya seperti Panwas Buton. “Setiap informasi dan aduan ditindaklanjuti oleh pihaknya (Panwas Buton, red). Kemudian menginformasikan tentang hak kandidat untuk bersengketa atau pelangaran. Sementara Panwas Busel, menutup informasi kepada kandidat, bahkan terkesan ada “main mata” dengan KPU Busel,” ungkapnya.

Menanggapi kekecewaan Gaffaruddin, Ismail Anggi menepis bahwa anggapan pendukung BudiMan salah jika menimpakan kesalahan terhadap KPU Busel. Karena pihaknya hanya menerima syarat dukungan KTP dari pasangan calon yang akan maju bertarung di Pilkada Busel.

“Kami menerima data dari pasangan calon, setelah itu KPU memeriksa fisiknya. KPU tidak punya urusan bos, kalau memenuhi syarat dinyatakan MS, kalau tidak dinyatakan TM. Lalu untuk menghidari adanya dukungan ganda, turunlah PPS untuk memastikan apakah si A misal benar memberikan dukungannya kepada pasangan calon si A. Kalau benar, maka tidak dicoret dukungannya, atau pemilik KTP itu keberatan, PPS mencoretnya,” demikian dijelaskan melalui telepon seluler, Selasa (15/11) di Kantor KPU Busel.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan, bahwa setelah hasil verifikasi yang dilakukan PPS maka hasilnya dirapatkan antara PPS dan KPUD. Kemudian hasil rapat antara PPS dengan KPUD, lalu dibawa ke tingkat PPK untuk dirapatkan kembali dan dibuatkan berita acara. “Jadi salah besar kalau menudu KPUD meloloskan dukungan KTP ganda. Kita sudah bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” katanya.

Sehingga keberatan pendukung La Ode Budi-La Ode Abdul Manan, Ismail menilainya salah alias tidak tepat. Tapi lebih tepat menurut komisioner KPU Busel ini, jika langsung menanyakan ke calon pasangan yang mengunakan dukungan KTP dari BudiMan. “Kenapa bukan dari kemarin keberatannya, kalau memang tidak mendukung kepada pasangan calon yang mengunakan KPT-nya,” katannya.

Sayangnya, meski belum semua terjawab kekesalan Gaffaruddin terkait dukungan KTP yang sudah memenuhi syarat dan sudah mencukupi oleh pasangan BudiMan. Numan ketika wartawan mendatangi KPU Busel selama dua hari berturut-turut, selalu anggota komisioner KPUD tidak ada di tempat. Sebagaimana dikatakan Kasubag Tehnis dan Hupmas Busel, Sahuddin SSos bahwa Ketua KPU Busel berangkat ke Bali.

“Pak Ruslan Gande ke Batu Atas dalam rangka sosialisasi pemilu. Ari Ahsyari Apriadi ke Bandung, dalam rangka pembenahan data. Pak Gunawan ke Makassar mengurus alat praga kampaye (APK). Tinggal Ismail Anggi, tapi lagi keluar,” katanya.

Sebelumnya wartawan medi ini sudah menghubungi Ketua KPU Busel, Masrizal di nomor HP-nya 082344053043. Ruslan Gande di nomor HP-nya 085399502739, keduanya tidak tersambung, dan hanya satu orang yang tersambung, yakni Ismail Angi di 085247455500 hingga kebutuhan konfirmasi sedikit terpenuhi.(mus)

Buton Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top