Meski Bertambah, APBD 2017 Defisit – FAJAR Sultra
News

Meski Bertambah, APBD 2017 Defisit

KENDARI – Pemprov Sultra berencana akan segera mengajukan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 pada pekan ini. Dalam perencanaan, nilai APBD akan bertambah sekira lebih Rp 3 triliun. Penambahan itu terjadi karena penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski bertambah, APBD 2017 akan mengalami defisit, khususnya alokasi gaji pegawai. Pasalnya, pelimpahan kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Dinas Kehutanan yang selama ini ditangani kabupaten menjadi tanggungjawab Pemprov Sultra. Tetapi tidak disertai dengan pelimpahan anggaran untuk gaji mereka.

“Kira-kira lebih ya Rp 3 triliun untuk APBD 2017 nanti karena ada penambahan DAU kita. Tapi jangan lupa, akhirnya nanti kita akan defisit,” ujar Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata ditemui usai menghadiri sidang paripurna istimewa pelantikan PAW Anggota DPRD Sultra Sukarman di Gedung DPRD Sultra, Rabu (16/11).

“Karena pemindahan kewenangan urusan Dikbud dan Dishut tidak khusus untuk personil yang masuk ke provins tidak disertai dengan pelimpangan anggaran. Akirnya PAD kita tersedot untuk gaji mereka,” jelasnya.

Dia mengaku, bukan hanya DIkbud dan Dishut saja yang pindah ke provinsi. Dinas Pertambangan dan beberapa instansi lainnya juga ikut. Namun tidak disertai pemindahan personil. Sehingga, DAU untuk gaji pegawai masih menjadi kewenangan kabupaten.

Mestinya, menurut mantan Ketua DPRD Sultra ini, selain pemindahan kelembagaan juga disertai dengan pelimpahan anggaran. Makanya, Pemprov Sultra akan mengalihkan PAD untuk menggaji pegawai yang masuk nantinya.

Dia memperkirakan, kekurangan anggaran dari imbas pengalihan kewenangan dua instansi itu akan membuat defisit nggaran sekitar Rp 200 miliar.

“Kira-kira kekurangannya sekira Rp 200 miliar, tetapi bukan untuk gaji saja, tapi secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sementara, dia juga mengakui jika penyerahan dokumen KUA PPAS APBD 2017 cukup terlambat. Alasanya, penataan kelembagaan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, cukup menyita waktu dan jadi kendala. Apalagi, pemerintah pusat mewajibkan rumusan APBD 2017 harus mengacu pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.

Sehingga, dia memperkirakan minggu ini dokumen KUA PPAS APBD dapat diserahkan ke DPRD Sultra.

“Sekarang sementara dibahas dan TAPD, dan tidak lama lagi kita serahkan. Lama karena terkendala kelembagaan itu. Tapi mudah-mudahan bisa kita serahkan pekan ini,” tandasnya. (r3/b/din)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top