Kasus DAK Muna 2015, Kepala Bappeda Diperiksa 2 Jam – FAJAR Sultra
News

Kasus DAK Muna 2015, Kepala Bappeda Diperiksa 2 Jam

ilustrasi, dua pejabat Muna yang dibidik jaksa terkait dugaan korusi

KENDARIPOS.CO.ID,RAHA—Pengusutan dugaan korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 Muna terus diintensifkan oleh jajaran kejaksaan di Muna. Dua pejabat yang jadi sasaran pertama penyidik, yakni Kepala Bappeda Muna, Ir Syahrir dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ratna Ningsih, menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran besar tersebut.

Hanya saja, baru Kepala Bappeda yang kooperatif memenuhi panggilan jaksa. Sudah dua kali, pejabat itu datang menghadap penyidik untuk diambil keterangannya. Setelah diperiksa 8 November lalu, kemarin, Syahrir kembali mendatangi Kejari Muna. Ia tiba di kantor anak buah HM Prasetyo itu sekira pukul 14.20 Wita, menggunakan kendaraan jenis SUV (Sport Utility Vehicle) berwarna hitam, dengan plat DT 1190 D.

Dengan setelan baju putih dan celana kain hitam, Syahrir datang mengemudikan sendiri kendaraannya. Usai memarkir kendaraannya, ia turun dan langsung menuju ruang Kepala Seksi (Kasi) Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Enjang Slamet SH. Di tangannya, segepok dokumen dalam sebuah map kuning terlihat ia pegang.

Setiba di depan ruang Kasi Datun, Syarir berdiri 10 menitan sembari menunggu arahan. Setelah itu, ia dipersilahkan masuk oleh salah satu staf Kejari. Dalam ruangan itu, Syarir tidak langsung diperiksa. Ia hanya duduk dan menunggu panggilan pemeriksaannya. Selang beberapa menit, sekira pukul 15.00 Wita, Kepala Bappeda itu keluar dan menuju ruang Kasi Pidana Umum (Pidum).

Sebab, Enjang Slamet yang awal pemeriksaanya bertindak sebagai jaksa (pemeriksa, red) tidak dapat menunaikan tugas tersebut. Ia masih melakukan pemeriksaan juga pada kasus lain. Pemeriksaan Syarir pun berlangsung di Ruang Kasi Pidum dan tertutup. Panggilan Syarir itu masih pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Sebab, saat pemeriksaannya pertama, dokumen yang dibawa saat itu belum dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sehingga, dijadwalkan pemeriksaan ulang dalam panggilan kedua itu.

Sekira pukul 16.46, Syarir keluar dari ruangan Kasi Pidum, Yosephus Ary Sepdiandoko SH dan didampinginya untuk menunjukkan toilet. Tak lama, Syarir masuk lagi. Hingga pukul 16.51 berada dalam ruang tertutup itu, Kajari Muna Badrut Tamam terlihat masuk ke ruangan itu. Pemeriksaannya pun berlanjut lagi secara tertutup. Pukul 17.24 Kajari Muna, terlihat keluar dan meninggalkan ruangan.

Pukul 17.30 Wita, Syahrir keluar dari ruangan itu sembari menuju mobilnya. Kepada jurnalis Kendari Pos yang menunggunya, ia mengaku bahwa jaksa hanya menanyakan sebatas tugas pokok Bappeda, tentunya terkait dengan penyusunan DAK tahun 2015. Syahrir mengaku, kepada penyidik ia menjelaskan soal 13 sektor yang dibiayai DAK. Diantaranya, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, PU. “Pokoknya, ada 13 sektor,” ungkapnya sembari masuk dalam mobilnya.

Ditanya berapa total anggaran DAK, Syahrir hanya menjawab bahwa total ada Rp 110 M untuk DAK tambahan 2015 yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Semua itu sudah ia utarakan di depan penyidik yang memeriksanya. “Maaf ya, saya buru-buru. Mau salat dulu,” katanya sembari naik ke kendarannya.

Sementara itu, Kejari Muna Badrut Tamam melalui Kasi Intel Ld Abdul Sofyan mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan jaksa terkait dengan perencanaan hingga penganggarannya. Anggaran DAK kata dia, Rp 110 M untuk DAK tambahan 2015. Sementara DAK reguler tahun 2015 sekira Rp 200 M. “Hasil audit BPK sudah ada. Hanya belum bisa disampaikan. Karena itu materi,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari adanya hasil audit BPK yang menemukan ada kejanggalan dalam tata kelola anggaran di Muna, khususnya DAK 2015. Persoalannya, DAK tambahan 2015 yang harusnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di wilayah itu tahun 2015, malah dialihkan untuk mengongkosi berbagai kegiatan tahun 2016.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Kepala DPKAD Muna, Ratna Ningsih belum dapat dipastikan. Hanya saja, informasi yang diperoleh Kendari Pos menyebut kalau pejabat perempuan itu akan memenuhi panggilan penyidik, Senin (21/11) nanti. Bupati Muna, Rusman Emba kabarnya sudah memanggil dan memberikan instruksi terhadap bawahanya itu untuk memenuhi undangan penyidik.(ery)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top