Masih Banyak Tambang yang Abaikan Kewajiban – FAJAR Sultra
News

Masih Banyak Tambang yang Abaikan Kewajiban

OK-ft-tambang-konut-150x150

ok-ft-tambang-konut

Ilustrasi salah satu lokasi pertambangan di Konawe Utara.

WANGGUDU, BKK – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diminta perketat pengawasan sektor pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Pasalnya, masih ada beberapa industri tambang yang abai terhadap kewajibannya.

Hal itu diungkap Direktur Lembaga Pengawas Pertambangan dan Perminyakan (LP3) Sultra, Yudah SH, Jumat (16/11). Di Konut, masih ada perusahaan tambang nikel yang nakal. Beroperasi tanpa kelengkapan administrasi dan juga tidak mematuhi regulasi atau peraturan pertambangan, khususnya dalam hal pemulihan lingkungan pascatambang.

“Saya minta Gubernur, H Nur Alam serta dinas pertambangan untuk perketat pengawasan. Jangan ada pembiaran seperti ini, yang tidak melakukan reklamasi jangan diberikan izin menambang. Jangan berikan izin untuk melakukan kegiatan apapun sebelum melakukan kewajibannya termasuk pajak,” pinta Yudah.

Lembaga ini merilis beberapa perusahaan yang lalai melakukan kewajiban pascatambangnya. Diantaranya PT DG, PT CJ, PT UB, PT S, PT AK, PT CJ, PT KK, PT Sj, PT Pr, PT Pk, PT SJ, PT Mn. Eks wilayah penambangan bijih nikel perusahaan-perusahaan ini, dibiarkan terbuka tanpa adanya reklamasi. Ironisnya, lokasi itu telah ditinggalkan sejak penerapan moratorium pertambangan 2014 lalu. Apalagi sebagian wilayah berada disekitar pemukiman warga.

“Ini bukan kita mengada-ada, semua lokasi telah kita lakukan pemantauan. Hanya ada satu dua perusahaan saja yang melakukan kewajiban itu. Sementara lainnya belum sama sekali melakukan. Padahal ini menjadi kewajiban setiap pemegang IUP,” lanjut Yudah.

Selain kewajiban reklamasi, ada juga perusahaan yang belum melengkapi persyaratan untuk operasi. Diantaranya belum memiliki pelabuhan sendiri dan izin operasi. Melakukan operasi di dalam kawasan hutan lindung maupun Hutan Produksi dan HPT, tanpa mengantongi izin pinjam pakai dari pemerintah pusat.

“Salah satunya di PT SJ. Meski sudah memiliki pinjam pakai tapi tidak diketahui di mana lokasinya, di mana penanamannya. Apalagi belum memiliki pelabuhan dan izin operasional,” jelasnya.

Yudah menyebut, ada dua perusahaan yang sudah melaksanakan reklamasi. Yakni PT Bumi Konawe Minerina (BKM) dan PT Bososi Pratama. Kedua perusahaan ini telah melakukan penanaman. Khusus PT Bososi, Perusahaan ini disebut pimpinan lembaga ini telah mempunyai izin pinjam pakai dari kehutanan. Memiliki pelabuhan sendiri dan telah mengantongi izin operasional.

“Kita layak menghormati perusahaan ini. Karena mempunyai niat baik untuk melakukan penambangan dengan baik. Seharusnya perusahaan lain mengambil contoh dari sini. Jangan melakukan kegiatan seolah olah dipaksakan walau menabrak aturan,” tegasnya. (k7/c/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top