Mutasi Kepala Sekolah, Kadis Pendidikan Koltim Digugat di PTUN – Fajar Sultra
News

Mutasi Kepala Sekolah, Kadis Pendidikan Koltim Digugat di PTUN

Surya Adelina Hutapea

KENDARIPOS.CO.ID, KENDARI- Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Timur (Koltim) Ir. Hj. Surya Adelina Hutapea digugat secara hukum karena dianggap menyalahi prosedur dan aturan perundangan-undangan. Itu karena Istri Bupati Koltim, Tony Herbiansyah tersebut melakukan mutasi jabatan pada dua Kepala SMAN 1 Lambandia, Ramli dan Kepala SMKN 1 Mowewe, Harmiati.

Kedua mantan kepala sekolah itu pun kini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Selasa (22/11), sidang perdana gugatan tersebut digelar. Surya Hutapea tak hadir dalam persidangan dan hanya diwakilkan pada Penasehat Hukumnya, Mohamad Natsir Haris. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan dipimpin Majelis Hakim PTUN, Moh. Irfan Tahir, SH dan dua Anggotanya, Andi Putri Bulan dan Cundo Subhan Arnojo.

Ada beberapa point gugatan diajukan dua mantan kepala sekolah yang diwakili pengacaranya, Munir Yunus, MH. Mulai dari surat keputusan nomor/034/660 tentang perlimpahan tugas penandatanganan ijazah peserta didik SMA/SMK Koltim Tahun pelajaran 2015/2016.
Padahal saat itu Surya hanya berkapasitas sebagai pelaksana tugas kepala dinas namun melakukan mutasi jabatan pada
Ramli dan Harmiati.

Keduanya dimutasi saat proses persiapan ujian Nasional tahun ajaran 2015/2016 sedang berlangsung setelah tuntas menggelar ujian sekolah pada tanggal 7 Maret sampai 15 Maret 2016. “Sementara bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan SK Bupati Koltim, keduanya diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan, menyelenggarakan memantau Ujian Nasional SMA/ SMK,” bunyi kutipan dalam gugatan yang diserahkan langsung oleh Munir pada majelis hakim, kemarin .

Setelah pelaksanaan ujian nasional pada 4 April, kliennya itu dipanggil oleh Surya dengan melalui Sekretarisnya untuk disuruh menandatangani ijazah tertanggal 7 Mei 2016. Karena takut menyalahi prosedur, keduanya tak langsung menuruti perintah itu. Mereka meminta waktu tiga hari untuk mengkonsultasikan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Sultra.

“Petunjuk Provinsi memberikan informasi bahwa, keduanya mesti dikembalikan dulu pada jabatannya. Lalu bisa menandatangani ijazah tersebut,” sambung pengacara kedua penggugat. Menurut Munir, tindakan yang dilakukan Surya atau tergugat telah melanggar sejumlah aturan. Pertama tentang surat Kepala BKN Nomor K-2630/V-28-3/99 Tanggal 5 Fevruari Tahun 2016 yang menyatakan pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan tindakan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
Pelaksana tugas juga tidak dapat mengambil keputusan yang meliputi pengangkatan, pemindahan kepegawaian. Juga perbuatan tergugat telah melanggar undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. “Apalagi ini akan berdampak pada keabsahan ijazah SMA/SMK nantinnya,” katanya.

Menanggapi gugatan tersebut, penasehat hukum Surya Hutapea belum dapat menjawab. Dia mengatakan masih akan menyusun tanggapan. “Karena kami baru baca gugatannya, mohon waktu untuk menanggapinya,” kata Mohamad Natsir Haris, kemarin. (ade)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top