Tujuh Kabupaten di Sultra Diguyur ADD Tahap II – FAJAR Sultra
News

Tujuh Kabupaten di Sultra Diguyur ADD Tahap II

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Setelah sempat tak jelas, pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II akhirnya bisa terealisasi. Transfer anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah dimulai sejak pekan lalu. Sayang, belum semua kabupaten mendapatkan dana bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen-DPDTT). Hingga kini, baru tujuh kabupaten yang dananya telah ditransfer ke Rekening Keuangan Umum Daerah (RKUD).

Daerah yang telah menerima transfer yaitu, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur dan Buton Tengah. Sementara daerah lainnya masih dalam proses pencairan termasuk Muna Barat. Padahal pencairan tahap I baru dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Namun khusus ADD Kolaka Utara masih tanda tanya. Hingga kini, rekomendasi pengusulannya belum diajukan.

“Laporan Realisasi Pengunaan Anggaran (LRPA) telah diserahkan. Pekan lalu, anggarannya sudah dicairkan di Kolaka, Konsel, Bombana dan Konut. Hari ini, ada tiga daerah lagi yakni Butur, Koltim dan Buteng. Total sudah ada 7 daerah. Kami berharap 15 daerah bisa dicairkan. Dengan begitu, daerah bisa terhindar sanski penundaan pencairan ADD tahun depan,” beber Jaya Bakti, Kabid Kelembagaan SDA dan TTG Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sultra, Senin (21/11).

Dari 8 kabupaten yang ADD-nya belum dicairkan kata mantan Kasatpol PP Kolaka ini, Mubar dan Kolut menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, LPRA belum diajukan ke pusat. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap perbaikan dari desa ke kabupaten. Di Mubar, sudah ada upaya percepatan. Sejauh ini, Bupati cukup memberi perhatian besar merespon pencairan ADD tahap II ini. Sementara di Kolut, progres laporannya bahkan belum ada yang masuk.

“Terkait temuan ini, provinsi telah meminta kabupaten segera mengajukan pertanggungjawaban. Termasuk menuntaskan laporan dari desa ke kabupaten. Apalagi masa tahun anggaran sudah sangat singkat. Meskipun pemerintah tetap memberi toleransi hingga Desember. Namun untuk efektifitas pelaksanaan anggaran, pencairannya harus dilakukan lebih awal,” kata mantan camat Uluiwoi Kolaka ini.

Untuk anggaran bisa segera terserap kata Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini, pihaknya akan mempercepat proses transfer anggaran dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening desa. Sejauh ini, ia belum menerima laporan. Makanya, pihaknya akan membantu desa agar anggaran bisa sampai ke masyarakat. Di sisi lain, desa harus menyiapkan kelengkapan dokumen. Salah satunya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahap II.

“Berapa persen dana yang ditransfer ke rekening desa, saya belum bisa memastikan. Pasalnya, rincian data belum dilaporkan. Berdasarkan kuota, anggaran dana desa tahap II ini sebesar 40 persen dari jatah Sultra Rp 650 juta perdesa. Namun distribusi anggarannya tidak merata sebab disesuaikan dengan jumlah desa penerima bantuan. Selain itu, jumlah penduduk, kondisi desa dan perhitungan lain. Dari sekitar sekitar 72.000 desa yang tersebar di 33 provinsi minus DKI Jakarta karena tidak memiliki desa, 1.845 tercatat berada di Sultra,” jelasnya. (c/mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top