DPRD Sultra Akan Berkunjung ke PT SSU – FAJAR Sultra
News

DPRD Sultra Akan Berkunjung ke PT SSU

KENDARI – Komisi III dan Komisi IV DPRD Sultra sepakat untuk mengagendakan berkunjung ke PT Surya Saga Utama (SSU), yang berlokasi di Kabaena Barat, Kabupaten Bombana.

Kunjungan tersebut, berkaitan dengan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) yag dilaksanakan hari Selasa (22/11), dihadiri oleh perwakilan PT SSU, Disnakertrans Bombana, Dinas Kehutanan, serta Kemenkum dan HAM dalam hal ini kantor Imigrasi terkait persoalan Izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta status keberadaan para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja diperusahaan tersebut.

DPRD Sultra saat menggelar rapat dengar pendapat.

Saat dikonfirmasi usai RDP, Ketua Komisi III, H Tahrir Tasruddin menjelaskan, pertemuan kali ini bersama pihak perusahaan, baru sebatas mendengarkan keterangan dari pihak perusahaan terkait keberadaaan PT SSU, yang telah membuat smelter di Kabaerana Barat.

Konon kabarnya, lanjut dia, dari pihak Pemkab Bombana sendiri mengklaim perusahaan tersebut tidak memiliki IMB, bahkan dalam hal pelayananpun tidak pernah ada itikad baik dari pihak perusahaan membangun koordinasi dengan pemerintah setempat.

Kemudian, lanjut Tahrir, pihaknya juga sangat mensesalkan tindakan perusahaan yang terkesan tertutup dan tidak memberikan pelayanan saat Wakil Bupati Bombana melakukan kunjungan.

“Alhamdulillah, dari pertemuan tadi ini, semua sudah bisa diluruskan. Intinya, ada mis komunikasi yang tidak terbangun disitu termaksud dengan keberadaan TKA disana,” akuinya.

Rencananya, minggu depan ini pihaknya telah sepakat, utuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan smelter tersebut. Selain untuk memastikan IMB dan IUP, pihaknya juga aka menelusuri status TKA yang ada diperusahaan bersangkutan.

Menanggapi persoalan tersebut, Muknis Aseggaf selaku GM HRD CSR PT SSU, mengakui bahwasanya ada mis komunikasi yang terjadi antara pihak perusahaan dan pemkab Bombana.

“Kami mohon maaf apabila selama ini kita kurang koordinasi, ini murni kesalahpahaman. Jelasnya, kita nggak usah liat kebelakang, yang kita lihat kedepannya untuk membangun koordinasi dengan pemerintahan setempat,” harapnya.

Persoalan TKA, kata Muknis, dari hasil RDP, itu sudah dijelaskan dan tidak ada masalah lagi. DIkatakan demikian, karena memang para TKA yang bekerja diperusahaan tersebut sifatnya sementara atau tidak tetap, sehingga selesai pemasangan instalasi mereka langsung pulang.

“Untuk data perusahaan sendiri, jumlah TKA yang memiliki izin dari pusat itu berjumlah 151 orang, tetapi yang kita datangkan belum sampai diangka itu karena 2-5 bulan bekerja itu sudah kembali lagi ke negara asalnya,” tuturnya.

Terkait alasan mengapa dibutuhkan TKA, Muknis menuturkan secara khusus Indonesia belum memiliki teknologi yang canggih, sehingga memang yang memiliki kompeten untuk penginstalan dibidang itu harus didatangkan dari luar.

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada pemerintah setempat untuk lebih bersabar dan menelaah isu-isu yang berkembang di luar, mengingat program pembangunan smelter tersebut baru berjalan 70 persen.

“Kalau sudah rampung 100 persen, sudah pasti ribuan tenaga kerja lokal akan dibutuhkan diperusahaan tersebut, jadi tolong kerjasamanya dengan baik. Ini tidak akan kita capai kalau dalam perjalannya dipersoalkan terus, padahal secara izin itu semua tidak ada masalah,” tandasnya.(p8/b/put)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top