Kisruh TKBM, DPRD Masih Tunggu Revisi – FAJAR Sultra
News

Kisruh TKBM, DPRD Masih Tunggu Revisi

Wakil-Ketua-Komisi-II-DPRD-Sultra-Abdul-Rasyid1

MENINDAKLANJUTI aspirasi dari masyarakat terkait persoalan dua wadah lembaga koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yakni TKBM Tunas Bangsa Mandiri (Pelabuhan Bungkutoko) dan TKBM Koperasi Karya Bahari (Pelabuhan Nusantara) yang saling mengklaim memiliki hak untuk beroperasi di Pelabuhan Bungkutoko, hingga kini DPRD Sultra masih menunggu revisi ulang dari Kementerian Koperasi dan kementerian Perhubungan. Pasalnya, keberadaan dua TKBM sama-sama diakui keabsahannya oleh pemerintah pusat, sementara didalam sebuah klausul SKB dua dirjen menyatakan dengan jelas bahwa TKBM disetiap kabupaten/kota hanya ada satu pengelolanya.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Sultra Abdul Rasyid SSos MSi menjelaskan, padadasarnya polemik ini bermula dari upaya perluasan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemprov Sultra, sehingga pada saat itu pemprov mendapatkan lahan yang titiknya itu ada di pelabuhan Bungkutoko yang berdiri sekarang ini. Pada saat pembebasan lahan, pak Gubernur Sultra Nur Alam sempat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar Bungkutoko, jikalau pelabuhan tersebut dibangun nantinya, maka yang akan diberdayakan adalah masyarakat sekitar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra Abdul Rasyid

“Dari situlah, maka lahirlah yang namanya koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Bungkutoko karena menggaris bawahi pernyataan pak Gubernur tersebut. Sementara, kalau berbicara TKBM yang telah lama berdiri, itu TKBM Karya Bahari yang sejak tahun 1992 telah beroperasi dipelabuhan Nusantara kendari,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya dua TKBM tersebut, Rasyid menuturkan secara aturan ini bertentangan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perkoperasian yang isinya menjelaskan bahwa koperasi bongkar muat cukup satu yang ada di wilayah kabupaten/kota. Permasalahan kemudian yang lahir, dua TKBM tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dari satu kota, disinilah dualieme kepengurusan terbentuk dan saling mengklaim siapa yang berhak dan siapa yang tidak.

Disatu sisi, Rasyid mengaku tidak bisa menutup mata, Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri yang berada di Bungkutoko siap melepaskan lahannya dengan alasan akan di perkerjakan dipelabuhan tersebut. Disisi lain juga, secara legalitas pula TKBM karya Bahari sudah ada dan telah beroperasi sejak tahun 1992.

Atas kondisi tersebut, padasaat aspirasi dari dua TKBM ini masuk di DPRD Sultra, maka pihaknya melakukan upaya-upaya mediasi. Diantaranya, dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan meminta Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Koperasi untuk menelaah dan memberikan penjelasan terkait.

Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan upayah islah (perdamaian) agar kedua belah pihak bisa bergabung dan bekerja secara bersama-sama. Namun yang menjadi persoalan, kedua TKBM tersebut belum bisa memberikan ruang yang lebih memadai, untuk saling berkolaborasi agar kedua koperasi tersebut bisa berjalan secara bersama-sama.

Puncak dari rapat tersebut, kata Rasyid, itu mengadakan RDP pada tanggal 8 Juli 2016 kemarin dengan menghadirkan semua komponen baik dua TKBM tersebut maupun dari Pemprov Sultra dalam hal ini Asisten I, DInas Koperasi, Biro Hukum dan Dinas Perhubungan. Hasilnya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan tersebut tidak segampang yang dibayakngkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan kebijakannyapun harus hati-hati.

Untuk itu, pihaknya pada saat itu pula bersepakat untuk menindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi. Tujuannya, pertama mencari solusi atas dua TKBM tersebut yang memang dalam peraturan perundang-udangannya TKBM hanya satu saja disetiap kabupaten/kota. Kedua, pihaknya memberikan tawaran kepada Kementerian, kalau bisa SKB dua dirjen tersebut direvisi minimal ditambah lagi satu TKBM supaya tidak ada monopoli nanti tinggal operator dilapangan apakah PT Pelindo atau Syahbandar yang mengaturnya.

Namun demikian, lanjut Rasyid, pihak kementerian sekarang ini tengah melakukan revisi soal regulasi satu TKBM tiap kabupaten/kota terkait dengan SKB (Surat Keputusan Besama) dua dirjen satu deputi tersebut.

“Jadi, kita sementara ini tengah menunggu revisi putusan SKB tersebut, kalau sudah terbit maka itu menjadi acuan nantinya dalam menyelesaikan persoalan TKBM tersebut,” serunya.

PT Pelindo dan Syahbandar Harus Jadi Media Pemersatu

Rasyid S.Sos bersama anggota DPRD SULTRA

Rasyid S.Sos bersama anggota DPRD SULTRA

Dalam penanganan konflik yang terjadi antara Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan TKBM Karya bahari dalam memperebutkan siapa yang berhak beroperasi di Pelabuhan Bungkutoko, Rasyid juga meminta kepada PT Pelindo dan Kantor Syahbandar Kendari untuk menjadi media pemersatu dalam persoalan tersebut.

Ia juga menegaskan kepada PT Pelindo dan Kantor Syahbandar , untuk segera mencarikan solusi dan kebijakan, agar saudara-saudara kita yang ada di dua TKBM tersebut bisa legowo dan saling bekerja sama. Biar bagaimanapun juga, mereka harus dicarikan solusi agar persoalan tersebut bisa cepat teratasi karena ini menyangkut hajat hidup saudara-saudara kita.

Olehnya itu, penting kiranya bagi PT Pelindo dan Syahbandar, melakukan upaya untuk menyatukan kedua TKBM tersebut dan bekerja secara bersama-sama. Teknisnya itu, bisa berupa pembagian tugas berdasarkan kuota kapal yang masuk kalau misalnya empat kapal mungkin bisa membagi masing-masing dua yang menanganinya, ataukan dengan menggunakan sistem sift hari ini TKBM Karya Bahari besok TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

“Intinya, kedua kantor tersebut yang mengatur regulasinya, biar sama-sama saling merasakan hasilnya,” tuturnya.

Rasyid juga berharap besar kepada dua TKBM tersebut, untuk sama-sama menurunkan tensinya didalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dikatakan demikian, biar bagaimanapun juga, kebijakan yang berwenang dalam memutuskan siapa yang berhak dalam mengelolah pelabuhan Bungkutoko merupakan kewenangan dari pusat.

“Untuk kita di DPRD Sultra, belum bisa memutuskan siapa yang berhak sebelum ada revisi SKB dari dua dirjen satu Deputi yang ada di Kementerian perhubungan dan Kementerian Koperasi. Namun kita berharap, tidak ada satupun yang dirugikan,” ungkapnya.(Adv)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top