Proyek Reklamasi Pantai Laompo Dihentikan – Hacked by TryDee
News

Proyek Reklamasi Pantai Laompo Dihentikan

BATAUGA – Proyek reklamasi Pantai Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan (Busel) dihentikan. Pj Bupati Busel Dr Ir OMN Ilah Ladamay, MS menghentikan proyek itu hanya bersifat sementara karena proyek yang menggunakan dana APBD Busel tahun 2016 itu tidak dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Asisten Administrasi Umum Setda Busel, Drs La Siambo mengatakan, selain Amdal, pekerjaan proyek yang menelan anggaran mencapai Rp 2 miliar itu juga harus dilengkapi izin wilayah teritorial dari Lantamal Angkatan Laut (Lanal). Pasalnya, kawasan pantai tersebut menjadi salah satu kawasan dibawah pengendalian Lanal.

Pekerjaan proyek Talud Pantai Laompo yang dihentikan sementara oleh PJ Bupati Busel DR Ir OMN Ilah Ladamay, MS.

“Ini bupati sendiri yang menyampaikan agar pekerjaan tersebut dihentikan dulu, termasuk saat rapat koordinasi dengan kepala SKPD disampaikan, sambil mengurus kelengkapan dokumen yang diperlukan. Untuk itu kita minta kepada pihak kontraktor atau pekerja agar segera penuhi semua persyaratan administrasi maupun perizinan dan Amdal,” ujar La Siambo.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Busel, Ir Sunaryo Mulyo, MT yang dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya pemberhentian pekerjaan proyek tersebut.

“Iya kita hentikan dulu sementara, sambil kita urus kelengkapan dokumen administrasinya,” timpal Sunaryo.

Dia menjelaskan, pemberhentian pekerjaan tersebut karena adanya teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra karena administrasi pekerjaan yang bersumber dari APBD Busel itu belum dilengkapi dokumen kelayakan lingkungan.

Menurut dia, proyek Talud Laompo itu bukanlah proyek reklamasi seperti sinyalemen beberapa pihak. Pekerjaan tersebut hanya talud pengaman jalan utama di kawasan Pasar Laompo. Sebab selama ini, jika musim barat dan ombak besar, air laut sampai membawa pasir dan menutupi badan jalan utama.

“Lagi pula ini adalah kawasan pasar rakyat, sehingga perlu kita pikirkan dan dibuatlah talud pengaman jalan utama tersebut dengan panjang bervariasi. Ada yang 17 meter, ada yang hanya 3 meter, luasnya pun hanya sekitar 25 meter,” timpal Sunaryo.

Sunaryo juga meluruskan, tidak benar kalau proyek tersebut harus dilengkapi Amdal. Alasannya, proyek yang menggunakan Amdal harus memenuhi luas pada kawasan tertentu.
“Ini juga tidak perlu Amdal, hanya memang perlu administrasi kelayakan lingkungan yaitu UKL-UPL tapi bukan Amdal. Pengurusannya memang harus di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra,” ujarnya. (mun/din)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top