Tiga Pimpinan Perusahaan Mangkir – FAJAR Sultra
News

Tiga Pimpinan Perusahaan Mangkir

♦ Penyidik Usut Pencaplokan Lahan PT Antam

KENDARI – Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sultra kembali mengintensifkan proses pemeriksaan saksi kasus pencurian ore nikel yang dilaporkan PT Antam. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat dan menelusuri unsur pidana dalam laporan PT Antam tersebut.

Seyogyanya, Selasa (22/11), para saksi menghadiri panggilan Penyidik Subdit II Direskrimum Polda Sultra. Mereka yang akan dimintai keterangan yakni pimpinan PT Wanagon Anoa Indonesia (WAI), PT Kabaena Kromit Prahtama (KKP) dan PT Centuri.

“Dalam undangannya mereka hadir pada Selasa, tapi mereka belum memenuhi undangan dari penyidik,” kata Kasubbid PID Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh, Saat dikonfirmasi di Ruang kerjanya, Selasa (22/11).

Kata Dolfi, sampai menjelang sore hari kemarin, mereka belum juga menampakan diri di Polda Sultra.

Ternyata selain mereka, kemarin penyidik juga menjadwalkan akan memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra Burhanuddin. Sayang, Burhanuddin juga tidak bisa hadir dan baru sempat menghadiri panggilan pada pekan depan.

“Kadistamben Sultra Burhanuddin sebenarnya hari ini akan dimintai keterangannya, tapi dia sudah konfirmasi akan hadir pada pekan depan. Dengan alasan masih ada tanggung jawab kantor pada kegiatan lainnya,” tutur Dolfi.

Dalam kasus yang masih tahap penyelidikan ini, sejumlah saksi telah dimintai keterangn dan dilakukan gelar perkara awal. Namun hasilnya diputuskan untuk menambah keterangan sejumlah saksi diduga terkait kasus tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Diketahui, PT WAI diduga mengambil lahan PT Antam sesui dalam laporan tersebut yaitu sejak Agustus 2016. PT WAI melakukan pengiriman ore nikel dan dijual kepada PT Kabaena Kromit Pratahama (KKP). Kemudian KKP menjual ore nikel tersebut ke perusahaan smelter ternama yang berkantor pusat di Provinsi Banten yakni PT Century Metalindo.

Pada Oktober tahun 2016 ini, PT Antam melaporkan PT WAI ke Polda Sultra dengan nomor laporan polisi 413/XI/2016/SPKT/Polda Sultra. PT WAI dianggap melakukan tindak pidana pencurian dan memasuki pekarangan tanpa izin sesuai diatur pada pasal 362 dan pasal 167 KUHP.

PT Antam melaporkan persoalan itu ke Polda Sultra karena merasa ada tindak pidana pencurian ore nikel dan memasuki pekarangan sejak Agustus tahun 2016. Saat itu, PT WAI diduga melakukan pengiriman nikel yang telah diambil dari lahan milik PT Antam.

Selain itu, PT Antam dan PT WAI dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (Konut) sama-sama memiliki IUP.

Jika IUP yang dimiliki PT Antam dikantongi sejak tahun 2010 dan sah secara hukum sesui keputusan Mahkama Agung sedangkan PT WAI memiliki IUP pada tahun 2011 serta sah secara hukum sesui yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM.

PT Antam sebenarnya lebih dulu melakukan eksplorasi di wilayah IUP tersebut atas izin langsung dari Dinas ESDM dan Bupati Konut Aswad Sulaiman sebelum diterbitkannya Undang-undang Minerba tahun 2014. Namun, satu tahun kemudian IUP yang dikantongi PT Antam berkurang karena lahan milik PT Antam sebanyak 16 ribu hektar telah dijual Pemkab Konawe Utara (Konut) saat itu kepada 33 perusaahan tambang. (p2/b/din)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top