Hak Pilih TKI Rawan Disalahgunakan – FAJAR Sultra
News

Hak Pilih TKI Rawan Disalahgunakan

KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra mengendus kalau hak pilih tenaga kerja Indonesia (TKI) yang masih berada di luar negeri rawan disalahgunakan dalam pilkada 2017 di tujuh daerah. Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam dalam rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan kampanye media massa pada pilkada 2017 di Same Hotel Kendari, belum lama ini.

Menurut Munsir, dalam setiap pemilihan persoalan data pemilih selalu menjadi persoalan. Tidak terkecuali dengan warga yang terdata sebagai pemilih namun masih menjadi TKI di luar negeri.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Kendari untuk mengetahui warga yang masih menjadi TKI.

Ia menambahkan, sejak 2015 lalu pihaknya selalu mendapat pertanyaan dari masyarakat tentang status warga yang tercantum sebagai pemilih namun warga tersebut masih berada di luar negeri. Secara princip, katanya, pemilih seperti itu tidak mungkin dihapus dalam daftar pemilih sepanjang mereka memenuhi syarat memilih dan secara administrasi mereka merupakan penduduk di daerah tersebut.

Namun masalah tidak sampai di situ. Sebab dalam pilkada Kolaka Timur, Konawe Selatan, dan Muna, surat undangan memilih alias C6 warga yang jadi TKI di luar negeri justru terbagi dan diambil oleh keluarganya.

“Padahal, (kalau orangnya sudah tidak ada) C6-nya tidak usah dibagikan. Ketika C6 nya terbagi maka kemungkinan besar C6- nya rawan disalahgunakan oknum tertentu untuk bisa memilih,” jelasnya.

Menurutnya hal semacam itu akan menjadi ancaman dalam setiap pilkada. Sebab apabila ada orang yang menyalahgunakan hak pilih warga maka hal tersebut akan bisa memicu pemungutan suara ulang.

“Makanya kita koordinasi dengan LP3TKI membahas masalah ini,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala LP3TKI Kendari La Ode Askar mengatakan jumlah warga yang jadi TKI di luar negeri dan berasal dari tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada cukup banyak. Mereka pun bekerja di beberapa negara di antaranya Afrika Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Malaysia, Arab Saudi, Jepang dan Australia.

Hingga kini, kata dia, mereka belum mengetahui kapan TKI tersebut pulang ke kampung halaman.

“Kita tidak tahu kapan pulangnya karena mereka tidak melapor. Biasanya, kontrak mereka bekerja di luar negeri selama dua tahun. Tapi mereka kadang memperpanjang sehingga kita tidak tahu kapan pulangnya,” pungkasnya. (*/a)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top