APMB Pertanyakan Indenpendensi Panwas Buton – Hacked by TryDee
News

APMB Pertanyakan Indenpendensi Panwas Buton

PASARWAJO – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Masyarakat Buton (APMB) mempertanyakan independensi Panwaslu Kabupaten Buton sebagai Penyelenggara Pilkada.

Hal ini diungkapkan para demontran saat melakukan aksi unjukrasa di Pasarwajo, Selasa (22/11).

Menurut salah satu orator aksi, Jahrin, saat melakukan hearing di Kantor DPRD,menyebut bahwa Panwas Buton diduga tidak indenpenden dalam melaksanakan tugasnya.Sebab, telah berani membuat keputusan yang membatalkan Surat Keputusan KPUD Buton Nomor 43 dan 44 tentang Penetapan Pasangan Calon Tunggal dan Pasangan Calon pada Tanggal 24 Oktober 2016 lalu dalam hal ini Pasangan Calon , Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry (Umar – Bakry).

“Ini penzaliman yang nyata yang dilakukan oleh Panwas Buton kepada Pasangan Umar – Bakry,kalau tidak tau hukum tidak usah jadi Panwas, jadi kami meragukan independensinya Panwas Buton ini,”kata Jahrin saat menyanpaikan aspirasi di Kantor DPRD Buton seperti dikutip dari Keptonnews.com.

Hal senada juga dikatakan orator lainnya,Jusrin, bahwa Panwas Buton tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan yang dikeluarkan KPUD.Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bisa membatalkan Keputusan KPU itu adalah KPU setingkat diatasnya atau PTUN.

Sehingga pada kesempatan itu, mereka (APMB) meminta kepada Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, agar mengeluarkan rekomendasi kepada DKPP agar mengevaluasi kembali kinerja Panwaslu Buton yang dinilai tidak independen dalam menjalankan tugasnya terutama membatalkan Keputusan KPUD Nomor 43 dan 44.

Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD Buton mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menjalankan tahapan sesuai dengan ketentuan UU dan PKPU.Juga merekomendasikan Panwas Buton untuk merevisi kembali putusan yang telah dikeluarkan.Sebab, menurut Jusrin apa yang dilakukan Panwas tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buton, La Ode Rafiun,mengatakan, terkait hal itu, pihaknya selaku mediator akan memanggil Panwas dan KPUD Buton untuk melakukan dengar pendapat pada Tanggal 25 November 2016 ini.Karena selaku perwakilan rakyat yang dimana persoalan tersebut sudah menimbulkan kegaduhan dimasyarakat maka wajib DPRD untuk melakukan hal itu.

“Nanti kita akan floup melalui dengar pendapat baik KPU dan Panwas yang akan disaksikan oleh unsur Muspida seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kodim pada Tanggal 25 nanti,”kata Rafiun saat ditemui usai hearing bersama APMB dikantornya.

Mengenai dugaan yang disampaikan oleh APMB bahwa Panwas Buton bekerja tidak sesuai dengan koridor yang ada, Rafiun megatakan, pihaknya selaku perwakilan rakyat belum bisa menyimpulkan hal itu, sebab, bukan gawean DPR untuk menentukan hal tersebut.

” Apakah betul Panwas itu tidak sesuai dengan koridor , nantikan akan kelihatan , tapi saya yakin Panwas juga bekerja sesuai dengan kewenangannya, kalaupun dia bermain, itu jadi masalah, makanya kita panggil untuk lakukan temu pikiran yang dimediasi oleh DPRD,”pungkasnya.

Amatan media ini, aksi APMB yang diikuti oleh puluhan massa tersebut dimulai dari Sekretariat Panwas, kemudian dilanjutkan di Kantor DPRD Buton dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Polres Buton.(RST)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top