Enam Warga Tiongkok Kembali Ditangkap – Fajar Sultra
News

Enam Warga Tiongkok Kembali Ditangkap

♦ Saat Sedang Survei Lokasi Tambang

KENDARI – Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk kesekian kalinya kembali menangkap enam Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, Selasa (22/11), di desa Marombo, Langgikima, Konut, saat sedang melakukan aktifitas survei tambang di daerah tersebut.

Saat diamankan, diketahui mereka datang dengan mengunakan visa wisata, namun mereka tidak berwisata melainkan tengah melakukan survei lokasi pertambangan, yang tidak sesuai izin tinggal mereka.

Warga asing (baju orange) yang diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kendari.

Kepala kantor Imigrasi Kelas I Kendari Harmans J Takasiliang mengatakan, enam WNA ditangkap saat melakukan survei lokasi di Kabupaten Konut.

“Kami terima laporan masyarakat sekitar. Kemudian kita langsung turun lapangan,” ungkapnya saat ditemui di kantor Imigrasi, Senin (28/11).

Pihaknya sudah menahan dan kini tengah mendalami keberadaan mereka secara pasti. Enamnya adalah Chen Yulin, Zhou Lifen, Liu Yunping, Huang Qinshui, Shen Xinbao dan Li Xianglie. Semuanya bervisa wisata.

Berdasarkan UU Keimigrasian‎, enam WNA itu jika ingin melakukan aktifitas di daerah diluar wisata seharusnya menggunakan Visa Tinggal Berbatas bukan Visa Turis atau Visa Wisata karena mereka tidak datang sebagai pelancong di Sultra.

Tindakan tersebut merugikan negara pada sektor pendapatan negara, yakni para pekerja tidak membayarkan pajak penghasilan sesui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor Per – 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

‎Terkait pajak untuk WNA sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA), Kepala DJP KPP Pratama Kendari Joko Rahutomo, saat ditemui di kantornya, mengatakan, biasanya TKA yang legal langsung ditangani perusahaan masing-masing, dan pembayaran pajaknya langsung di kantor Dirjen Pajak RI. “Kalau yang resmi biasanya mereka membayar pajaknya. Tapi ditangani di kantor pusat,” ungkapnya.

Joko juga mengakui, sedikit kesulitan jika berhadapan dengan TKA yang menggunkan visa wisata dan menjalankan pekerjaan di Indonesia khususnya Sultra. Melalui visa wisata pekerja asing ilegal hanya dikenakan Surat Setoran Bukan Penerimaan Pajak (SSBPP)‎ dan tidak memenuhi Surat Setoran Pajak (SSP) atas gaji yang mereka peroleh.

‎”Sebut saja mereka yang legal dengan menggunakan visa wisata. Kalau ada pembayaran-pembayaran resmi itu namanya Surat Setoran Bukan Penerimaan Pajak jadi tidak masuk melalui kantor pajak, meski pembaran itu masuk di kas negara,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan Joko juga menambahkan jika perusahaan asing yang memasukan pekerjanya secara ilegal cukup lihai menghindari aturan yang berlaku. Sejumlah trik dilakukan agar pekerja mereka lolos di Indonesia dengan biaya yang sangat murah.

“Untuk mengenakan pajak pada warga asing yang ada di Indonesia, undang-undang hanya mewajibkan pada mereka yang tinggal lebih dari 183 hari. Kalau belum cukup itu tidak bisa. Jadi, perusahaan asing ini melakukan rotasi terus. TKA ilegal tidak pernah sampai enam bulan. Kemudian ditukar lagi dengan pekerja yang baru,” jelasnya.(p13-p2/a/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top