Sekda Sinyalir Masih Marak Pungli di Butur – FAJAR Sultra
News

Sekda Sinyalir Masih Marak Pungli di Butur

Sekda Butur, La Ode Baharuddin. Foto: Hadrian

KENDARIPOS.CO.ID,BURANGA—Sekretaris Daerah (Sekda) Butur La Ode Baharuddin mensinyalir masih marak praktik pengutan liar (Pungli) pada instansi pelayanan publik di Buton Utara (Butur). Persoalan tersebut akan menjadi salah satu perhatian khususnya setelah dikukuhkan menjadi “jenderal PNS” 25 November lalu. Tentunya, kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian yang akan diatensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

La Ode Baharuddin mengatakan, tidak dibenarkan seorang abdi negara yang telah mendapatkan gaji dari negara, melakukan tindakan pungli demi memperkaya diri sendiri. “Seluruh yang berkaitan tentang tindakan Pungli yang dilakukan oleh oknum PNS akan ditindak tegas. Terkait, proses hukum atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan ASN itu, sepenuhnya dilimpahkan ke pihak kepolisian. Hal itu yang saya akan terapkan, jika ada kasus pungli ditemukan di lingkup pemerintahan Butur,” ungkap La Ode Baharuddin.

Pria yang masih menjabat Plh Dinas Kehutanan Butur ini berharap, seluruh aparatur sipil negera harus patuh dan memahami seluruh tugasnya sebagai pelayan rakyat. Menurutnya, keberadaan PNS tentunya harus memberikan perilaku teladan. “Kurang lebih 3 ribu PNS ada di Butur. Tingkat kedisiplinan mereka terus kami evaluasi agar diketahui sejauh mana keberhasilan atas kinerja mereka,” katanya.

Setelah dilantik oleh Bupati Butur, Abu Hasan, mantan Kadis Kebersihan itu langsung tancap gas. Ia berkomitmen akan menjalankan tugasnya sebagai pengayom ASN dengan penuh dedikasi. “Seluruh tugas dan tanggung jawab PNS telah tertuang dalam undang-undang ASN. Ketentuannya sangat jelas. Kendati demikian, Optimalisasi kedisiplinan PNS di Kabupaten Buton Utara harus terus ditingkatkan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Baharuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11).

Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara harus loyal terhadap pimpinannya. Olehnya itu, kata dia, tak ada alasan PNS untuk bermalasan-malasan dalam menjalankan tugas. “PNS merupakan ujung tombak pemberi pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan sebuah kepemimpinan salah satu indikatornya, yakni masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan itu. Saya berkomitmen, kedisiplinan PNS harus terus dipupuk dan tak boleh luntur,” imbuhnya.

Baharuddin tak menampik, tingkat kedisiplinan PNS dalam menjalankan tugas di Butur belum maksimal. Pihaknya, berjanji tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas jika mendapatkan PNS keluyuran pada jam kerja tanpa alasan yang jelas. “Pemberian saksi terhadap PNS yang bandel telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015. Sanksi itu merupakan strategi memberikan efek jera kepada PNS yang tak disiplin. Di sisi lain, dengan adanya regulasi itu dapat mendorong ASN meningkatkan kedisiplinannya dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,” tambahnya. (hadrian)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top