Tambang Pasir Alam Ancam Pemukiman Warga – Hacked by TryDee
News

Tambang Pasir Alam Ancam Pemukiman Warga

BATAUGA – Penambangan pasir secara besar-besaran dengan menggunakan tiga unit excavator yang dinilai improsedural dan tanpa izin sesuai aturan berlaku terjadi di Lingkungan Kalangaana Kelurahan Bandar Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Lurah Bandar Batauga Wa Ode Zahara kepada sejumlah wartawan media yang menemuinya di kantornya, Selasa (29/11) lalu, mengatakan, kegiatan penambangan pasir itu dinilainya bermodus usaha tambak.

Dr H OMN Ilah Ladamay MS

Meski tanpa mengantongi izin tapi pengerukan terus berlangsung sejak sebulan lalu.

Dirinya juga sangat menyayangkan hal tersebut terjadi di lingkungan yang dipimpinnya. Berbagai upaya peneguran secara lisan sudah ia lakukan, bahkan secara persuasif kepada pemilik lahan usaha, namun himbauannya tidak digubris.

Dia menjelaskan, sebagai pemerintah kelurahan, pihaknya tidak pernah menerima surat, baik penyampaian maupun surat tembusan izin, dan sebagainya.

“Sudah beberapa kali saya tegur secara lisan, namun tidak diindahkan,” tukas Lurah yang baru memimpin Kelurahan Bandar Batauga selama lima bulan ini.

Zahara mengakui, pihaknya secara prosedural sudah melayangkan surat secara resmi terkait persoalan itu ke pemerintah Kecamatan Batauga dalam hal ini Camat La Ajima agar segera ditindaklanjuti secara resmi ke tingkat lebih tinggi.

“Tapi hingga sekarang belum ada tindakan, sementara pengerjaan lokasi tambak terus berlangsung.” tandasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa persoalan ini sudah sangat merugikan daerah. Padahal beberapa waktu lalu Camat bersama Dinas Pertambangan sudah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, namun belum ada kepastian tindakan tegas.

Secara prosedur sesuai peraturan berlaku, kata dia, mestinya ada izin dari instansi terkait khususnya menyangkut izin kelayakan lingkungan wilayah pesisir maupun analisis dampak lingkungan (Amdal).

Lurah Wa Ode Zahara mengaku pemilik kegiatan penambangan berkedok usaha tambak tersebut ialah La Ode Herman, namun izinnya tidak pernah ditembuskan atau dilaporkan ke pihak kelurahan.

“Sesuai amatan kami, pasirnya sudah ada yang diperjual belikan. Tapi belum ada izin Amdal maupun izin lainnya yang masuk di kelurahan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah ada beberapa warga datang mengeluh di kantor kelurahan, agar aktifitas tersebut dihentikan, karena sudah merusak lingkungan dan mengancam pemukiman wilayah sekitar.

Wa Ode Zahara menduga pemilik lahan tersebut juga belum mengantongi sertifikat hak kepemilikan tanah, sebab dari 10 orang pemilik lahan sekitar lokasi, masih dalam proses pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

Dia berharap, agar pemilik lahan memiliki kesadaran sendiri agar tidak merusak lingkungan, sehingga tidak mengancam masyarakat lain yang tak jauh dari lokasi pesisir pantai. Sebab, diakuinya aktivitas itu mengancam pemukiman warga.

Dikatakan, pemkab juga tidak pernah melarang masyarakat dalam berusaha. Hanya saja melalui proses dan mekanisme yang prosedural atau sesuai peraturan yang berlaku.

Camat Batauga melalui Sekretaris Camat La Ode Syarifuddin, S.Sos yang dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan adanya laporan Lurah Bandar Batauga terkait kegiatan penambangan pasir berkedok usaha tambak tersebut.

“Benar kami sudah terima surat Ibu Lurah sejak Jumat lalu, dan sebagai tindak lanjut kami selain sudah turun mengecek di lapangan bersama camat juga telah melaporkan kepada Sekda Busel, namun masih bersifat lisan,” ujar La Ode Syarifuddin.

Dia juga mengatakan, dari hasil kroscek di lapangan, sesuai pengakuan pemilik La Ode Herman bahwa, kegiatan tersebut untuk usaha tambak dan secara lisan sudah mendapatkan restu dari Kadis Kelautan dan perikanan Busel Pak Heru Sungkowo.

Secara terpisah, Pj Bupati Busel Dr Ir OMN Ilah Ladamay, MS yang dimintai tanggapannya di Rujab Bupati Busel di Batauga, kemarin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan persoalan tersebut, bahkan dirinya berencana untuk meninjau ke lokasi.

“Tapi nanti saya sampaikan dulu kepada Kadis ESDM untuk menghentikan kegiatan tersebut, tapi perlu kita ketahui juga bahwa, kalau kegiatan itu dihentikan harus ada solusi, karena pasir itu untuk bahan material pembangunan. Di samping itu juga usaha masyarakat tidak bisa dihilangkan, malah pemerintah harus carikan solusi, ya,” ujar Suami Hj Masyhura mantan Wakil Bupati Bombana.

Ditanya apa solusi pemerintah, Kepala Biro Pembangunan Propinsi Sultra ini mengatakan, pemilik usaha tersebut kita minta harus menghentikan dulu kegiatannya.

“Biar kita kasi kesempatan dia untuk mengurus izinnya dulu, begitu ya,” tandasnya dengan rada balik bertanya. (*)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top