WNA 4 Ribuan, TKA Hanya 734 ? – FAJAR Sultra
News

WNA 4 Ribuan, TKA Hanya 734 ?

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Invasi Warga Negara Asing (WNA) di Sultra sudah mulai kelewatan. Saat anak-anak daerah ini menjerit mencari lapangan kerja yang terasa makin sulit setelah moratirum PNS, lahan mereka mencari penghidupan justru dicaplok orang-orang asing. Jumlah orang asing bekerja di Sultra saat ini diklaim sudah 734 orang. Mereka tersebar di berbagai perusahaan pertambangan, dan diterima karena alasan, posisi mereka sulit digantikan orang lokal.

Angka 734 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) ini diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra. Instansi itu menyebut, hingga November, jumlah TKA yang terdata hanya sebanyak 734 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding bulan Oktober yang hanya sebanyak 671 orang. Sebagian besar TKA ini bekerja di sejumlah kawasan pertambangn di Konawe dan Bombana.

Dari hasil pendataan dan laporan dari daerah, TKA yang berada di Konawe sebanyak 612 orang. Yang mana, 7 TKA diantaranya adalah perempuan. Sementara Bombana sebanyak 59 orang. Selebihnya tersebar di sejumlah daerah lainnya seperti Kolaka 35 orang. “Namun data ini kemungkinan bisa saja berbeda dengan di lapangan. Hal ini disebabkan mobilitas TKA yang keluar-masuk. Selain itu, pengawasan yang dilakukan pemda tidak rutin atau 24 jam penuh. Pendataan yang kami lakukan hanya pada saat sidak. Namun ini sudah maskimal, karena juga diambil dari laporan kabupaten/kota,” kata Makner Sinaga, Kabid Industrial dan Pengawasan Disnakertrans Sultra, Jumat (2/12).

Angka 734 itu memang terasa janggal. Pasalnya, data Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, tercatat ada 4.158 orang asing mengajukan visa berkunjung ke Sultra. Yang mana, sebanyak 402 orang diantaranya memiliki izin tinggal terbatas dan satu orang izin tinggal tetap. Sementara 3.752 orang asing lainnya hanya menggunakan visa wisata. Lalu, yang lainnya masuk Sultra untuk keperluan apa, jika yang terdata bekerja hanya sekitar tujuh ratusan?

“Kalau masyarakat punya data (soal TKA). Sampaikan ke kami. Yang pastinya, kita akan turun menginvestigasi. Namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sebar isu, namun kenyataannya tidak demikian. Kalau memang ada upaya perusahaan menutup-nutupi, koordinasikan. Nanti kita bongkar. Kalau terbukti, kami akan tindak. Pelanggaran TKA tidak bisa ditolirer,” tegas Makner, soal kemungkinan adanya perusahaan yang menutupi data TKA-nya.

Mengenai pengangkatan WNA yang tidak mengantongi izin kerja kata Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Sultra ini, sudah menjadi domain pihak keimigrasian. Menurutnya, kewenangan Pemda hanya hanya sebatas pengawasan norma penggunaan TKA. Itupun hanya di lokasi perusahaan. Sementara bila sudah di luar areal perusahaan, sudah menjadi domian pihak Keimigrasian.
Selain itu, kewenangan Pemda hanya dibatasi pada perusahaan, bukan TKA-nya. Bila ada perusahaan yang menggunakan WNA tanpa memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka akan ditindak. “Saya ingin meluruskan saja. Kalau urusan perusahaan itu, domain Pemda. Misalnya, ada perusahaan tidak bisa menunjukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau IMTA-nya. Untuk TKA-nya akan diserahkan ke imigrasi. Mereka yang akan memproses termasuk mendeportasi. Jadi keliru bila menyatakan urusan TKA sepenuhnya menjadi kewenangan Pemda. Tugas kami hanya memastikan penggunaan TKA sudah sesuai norma dan ketentuan,” jelas dosen UnIversitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

Dari hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah kata Makner, penggunaan TKA masih sesuai ketentuan. Termasuk di sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran seperti PT Virtue Dragon dan PT Surya Saga Utama (SSU). Bahkan izin TKA untuk PT SSU sebagaimana RPTKA-nya sebanyak 151 orang. Namun saat dikroscek hanya 59 orang. Makanya, ia heran dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kendati demikian, ia tak membantah dugaan-dugaan itu. Apalagi pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu sidak.

Sanksi perusahaan yang melanggar ketentuan pengunaan TKA katanya, tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 42 disebutkan, perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp 400 juta. Pelanggaran ini dikategorikan tindak pidana kejahatan.

“Memang pengawasan TKA belum optimal. Namun tidak semaunya ditunjukan ke Pemda. Pengawasan yang dimiliki Pemda sangat terbatas. Domain pemerintah hanya sebatas pengawasan norma penggunaan TKA. Namun apapun alasannya, penggunaan TKA tetap harus dibatasi. Dengan begitu, bisa memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Bagaimanapun, proses pemanfaatan kawasan harus berimbas pada masyarakat setempat,” tuturnya. (KENDARIPOS)
WNA Masuk Sultra
– Total WNA : 4.158 Orang
– Visa Kunjungan : 3.752 Orang
– Visa Tinggal Terbatas : 402 Orang
– Visa Tinggal Tetap : 1 Orang
– Yang Jadi TKA Hanya 734
-Sisanya Agenda Apa di Sultra?

Mobilitas WNA di Bandara Haluoleo

Kedatangan:
– Sehari : 80 Orang
– Sebulan : 2.400 Orang
Keberangkatan:
– Seminggu : 65 Orang
– Sebulan : 260 Orang
Versi Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI
TKA Merampas Hak Anak Lokal

– Rekrutmen Tenaga Ahli Tanpa Penjaringan
– TKA Prioritas, Orang Lokal Menonton
– Posisi-posisi strategis dikuasai TKA
– Orang lokal disuruh belajar Bahasa Mandarin
– Harusnya, TKA yang dipaksa tahu Bahasa Indonesia

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top