Pemprov Sultra Rombak Jabatan, 7 Kursi Eselon II Bakal Direposisi – FAJAR Sultra
News

Pemprov Sultra Rombak Jabatan, 7 Kursi Eselon II Bakal Direposisi

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Isu mutasi jabatan eselon II lingkup Pemprov Sultra kembali berhembus. Tak hanya menyangkut pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, namun bagian dari penyegaran.

Pasalnya, ada beberapa pejabat yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama (JTP) telah memasuki usia pensiun. Makanya, cukup banyak jabatan eselon II yang bakal lowong. Rencananya, perombakan kabinet akan dimulai pertengahan bulan Desember ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, H Lukman Abunawas tak menepis informasi tersebut. Hanya saja, ia tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan reposisi jabatan tersebut. Pasalnya, semua menjadi domain gubernur. Namun ia memerkirakan perombakan jabatan eselon akan dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2016 ini berakhir. Memasuki bulan Januari 2017, pembentukan OPD mulai dilaksanakan.

“Ya, memang ada rencana. Kalau tidak salah, ada tujuh kursi yang akan bergeser. Proses pergantiannya bisa melalui proses lelang, mutasi jabatan atau pergeseran. Untuk pegawai eselon III yang naik pangkat atau menduduki posisi di atasnya, harus mengikuti lelang jabatan. Sementara yang mengalami pergeseran hanya asesmen saja,” beber Lukman Abunawas, Sabtu (3/12).

Sayangnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe ini enggan menyebut siapa saja pejabat yang telah memasuki usia pensiun. Tidak hanya jabatan eselon II kata mantan Bupati Konawe dua periode ini, namun juga posisi di bawahnya. Dengan adanya pembentukan lembaga baru, maka ada jabatan baru maupun yang dihilangkan. Makanya, proses penggodokan jabatan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sultra.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur, H. M. Saleh Lasata yang dikonfirmasi mengenai isu mutasi ini memilih tak berkomentar banyak. Menurutnya, kebijakan mutasi sepenuhnya merupakan hak preoregatif gubernur. Sebelum ada petunjuk, ia enggan memberi pernyataan. Namun ia tak mengelak bahwa pembentukan OPD akan berimbas pada reposisi jabatan.

“Maaf sekali lagi, saya belum bisa menjawab. Belum ada perintah dari gubernur. Lagian, hal ini perlu pertimbangan matang. Sampai sekarang, saya belum dipanggil gubernur membahas hal ini. Yang pasti, kalau sudah ada petunjuk saya akan beri kabar,” pungkas mantan Bupati Muna ini. (b/mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top