Prof LMK: Pembangunan Poros Maritim Harus Realistis – FAJAR Sultra
News

Prof LMK: Pembangunan Poros Maritim Harus Realistis

KENDARI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Komisariat Perikanan UHO mengadakan dialog Kemaritiman, di Auditorium Mokodompit, Sabtu (3/12).

Narasumber yang diundang untuk memberikan materi pada dialog tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Rektor Universitas Lakidende Prof Laode Masihu Kamaluddin.

Suasana Dialog Kemaritiman oleh Universitas Haluoleo.

Dialog yang dihadiri ratusan peserta dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ini mengkaji wacana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritin dunia.

Prof LMK, mengatakan bahwa Pembangunan Poros Maritim itu harus realistis dimana untuk memajukan sektor maritim seharusnya dibarengi dengan pembangunan yang cukup memadai dalam mendukung pembangunan kemaritiman tersebut.

”Seperti yang menjadi keinginan (Presiden) Jokowi bahwa dalam jangka waktu empat tahun diwilayah kemaritiman Indonesia harus mengalami kemajuan, sehingga pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan seperti pembengunan infrastruktur pelabuhan,” ungkap Kamaludin.

Dalam kesempatan tersebut, DKP memaparkan tentang data-data perikanan baik dari segi pengawasan dan produksi serta pengembangan selama ini.

Kepala DKP Prov Sultra, mengaku dalam mendukung program pemerintah pusat, di daerah, Pemerintah terus bekerja secara maksimal. Di antaranya bekerjasama dengan tiap DKP kabupaten agar program kerja terlaksana dengan baik.

“Saya terus tekankan kepada pihak saya agar selalu melakukan pengawasan yang intesif agar para nelayan itu tidak bandel dalam melakukan penangkapan ikan dan akan bekerjasama dengan DKP tiap kabupaten supaya program terlaksana dengan baik”, ujarnya.

Disamping itu, Ketua Komisariat FPIK HMI MPO, La Ode Muh Imran mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk kembali mengkaji Indonesia ini sebagai poros maritim dunia dan bagaimana membangun kerjasama dengan DKP Propinsi Sultra serta mengawasi program dari DKP ini.

“Kami mengkritisi tentang bantuan kapal dari pemerintah untuk nelayan di Kota Kendari sini bahwa dalam pembagiannya itu tidak menunjukan asas keadilan,” katanya. (p9/b/alp)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top