Tuduhan ORI Dianggap Prematur – FAJAR Sultra
News

Tuduhan ORI Dianggap Prematur

Surat-Pernyataan

KENDARI – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet menyesalkan pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra. Tudingan ORI yang menyebut ada praktek pungutan liar (pungli) dan permainan dalam memenangkan berbagai paket proyek yang berjumlah Rp 40 Miliar di Bombana tidak masuk akal.

Dedy menilai, tuduhan ORI sangatlah prematur. “Kami anggap ORI itu terlalu terburu-buru dalam melakukan tuduhan tanpa melihat semua sisi,” ujarnya, Sabtu (3/12).

Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet menunjukkan bukti hasil penjualan tanah.

Tudingan ORI mengenai adanya bukti transfer uang senilai Rp 100 juta, sesungguhnya tidak berdasar. Uang yang dimaksud ORI itu adalah uang hasil penjualan tanah. Bahkan, hal itu bisa dibuktikan.

Hanya saja, ketika ORI meminta bukti-bukti beberapa waktu lalu, Dedy mengaku tidak bisa langsung menunjukan karena semua surat jual beli tanah itu ada pada Hasanuddin. Hasanuddin membeli tanah seharga Rp 140 juta.

“Ya pada saat ORI meminta bukti penjualan pada saat itu, secara otomatis kami tidak bisa menunjukannya karena semua surat-surat jual beli dipegang oleh Hasanuddin,” terangnya.

Bahkan, kata Deddy, Hasanuddin siap dipanggil ORI bila diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait uang Rp 100 juta yang dimaksud ORI sebagai hasil pungli dari kegiatan memuluskan proyek itu.

“Kalau ORI ingin minta penjelasan terkait uang Rp 100 juta, Hasanuddin siap untuk datang bersaksi,” ucapnya.

Mengenai tudingan ORI tentang CV Mata Esa Teknik yang Sertifikat Badan Usaha (SBU) sudah tidak berlaku, kata Deddy, semua itu bisa dikroscek. Utamanya pada laman website, lpjk.net.

Deddy mengaku sudah menyampaikan kepada ORI untuk melakukan pengecekan. Menurut Deddy, apa yang dituduhkan ORI tentang dimenangkannnya perusahaan yang tidak memenuhi standar kualifikasi sesungguhnya tidak berdasar. Pasalnya, dalam standar kemampuan dasar CV Mata Esa Teknik itu RP 3 Miliar sementara paket protek yang dimenangkan itu senilai Rp 2,5 Miliar.

“Kami terbuka, kapanpun kami siap untuk dimintai keterangan. Supaya jelas semua persoalan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, ORI berencana memanggil Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Bombana Sitti Saleha untuk dimintai keterangan atas dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada beberapa proyek di Kabupaten Bombana yang diduga mengalir ke rekening suami Sitti Saleha.

Hal tersebut terungkap, ketika ORI Perwakilan Sultra melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Kelompok Kerja (Pokja) lelang, dan panitia lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ketua ORI Perwakilan Sultra, Aksah menjelaskan, belum lama ini Pemkab Bombana baru saja melakukan tender 12 paket proyek bernilai Rp 40 Miliar.

Namun diperjalanan, pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa peserta lelang, adanya kejanggalan yang sarat kecurangan dalam proses lelang tersebut.

“Kami terus usut kemana saja aliran dananya, diduga alirannya masuk ke rekening Pj Bupati juga ke suaminya. Awalnya kan kami dapatkan laporan dari peserta lelang lainnya, jika lelang dengan proyek miliaran rupiah itu sarat kecurangan, antara lain pemenang tender sudah diatur, juga beberapa perusahaan sebenarnya tidak layak dimenangkan,” terangnya, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya itu, kata Aksah, pihaknya menemukan ada pelanggaran lain, yakni ada salah satu perusahaan lelang diduga telah memalsukan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) perusahaan, yakni CV Mata Esa Teknik.

Pihaknya sudah melakukan pengecekan pada LPJKD, namun ternyata SBU tersebut sudah mati, alias tidak berfungsi lagi dan LPJKD Provinsi tidak menginput perusahaan itu.

Selain itu, ada juga perusahaan kualifikasinya tidak memenuhi syarat, namun untuk bisa menang semua dipalsukan. Perusahaan itu, sebut Aksah, CV Mata Esa Teknis. Kata dia, perusahaan itu sengaja dimenangkan meski syarat kualifikasi tidak terpenuhi.

“Terkait dengan pemalsuan SBU dilakukan oleh CV Skala Pos. Dia menangkan paket Rp 2,5 miliar dengan SBU palsu. Setelah kita cek di LPJKD, ternyata sudah lama mati. Datanya, tidak terinput LPJKD Sultra,” bebernya.

Terkait itu, lanjut Aksah, pihaknya fokus melakukan pemeriksaan pada berbagai pihak mulai dari Pokja, panitia, LPJK provinsi, dan Askindo.

Hasil pemeriksaan, beber Aksah, ditemukan adanya pungli, dimana dananya turut mengalir ke Pj Bupati dan suaminya.

Hal itu berdasarkan rekaman yang diterima Ombudsman, dan ikut diakui panitia.

“Kami masih fokus melakukan pemeriksaan pada berbagai panitia. Tapi kami juga akan agendakan melakukan pemeriksaan pada PJ Bupati,” ujarnya.

Langkah kedepan, kata Aksah, pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan Saber Pungli untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Namun pihaknya juga akan terus mengawas Saber Pungli dalam kasus itu.

“Kami tidak mau main-main soal kasus ini. Kami akan koordinasi dan mengawasi Saber Pungli. Apakah Saber Pungli benar-benar kerja untuk ini atau tidak. Kita lihat saja nanti bagaimana kedepannya,” tandasnya. (rst)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top