Keterlambatan Penetapan APBD Dimaklumi – Fajar Sultra
News

Keterlambatan Penetapan APBD Dimaklumi

KENDARI – Pemprov Sultra hingga kini memang belum menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2017 ke DPRD Sultra.

Dikarenakan masih terkendala pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum rampung. Khususnya pada finalisasi penetapan peraturan gubernur (Pergub) OPD.

Meski begitu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sultra sementara melakukan pembahasan internal, guna mematangkan draf KUA PPAS yang akan diserahkan dalam waktu dekat. Secara bergiliran, masing-masing SKPD bertemu dengan TAPD guna membahas rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing.

“Sudah ada pembahasan internal TAPD, tapi memang belum kita serahkan karena belum selesai. Kita juga masih menunggu selesainya OPD ini. Kan ini yang jadi penghambat, sehingga KUA PPAS belum kita serahkan. Tapi evaluasinya sementara kita konsultasiakan ke Kemendagri,” ungkap Wakil Gubernur Sultra HM Saleh Lasata, Senin (5/12) di Gedung DPRD Sultra.

Dia mengaku jika penyerahan dokumen APBD ke DPRD Sultra akan terlambat. Salah satu yang jadi kendala adalah pergub OPD yang belum ditetapkan, Jika pergub tersebut telah ditetapkan maka bisa dipastikan draf KUA PPAS segera diserahkan.

Tetapi dia memastikan, draf APBD 2017 dapat dibahas pada Desember ini, tidak sampai menyebrang ke awal tahun 2017.

“Mudah-mudahan cepat selesai ini ya. Kemungkinan tidak sampai akhir Desember lah, kita serahkan. Karena besok (hari ini, red) sudah mulai ada pembahasan internal, dan siteruskan akan ada pembahasan tingkat bamus DPRD Sultra untuk penjadwalan,” kata mantan Bupati Muna ini.

Sejaun ini, menurut purnawirawan TNI berpangkat Brigjen ini seluruh Indonesia belum ada satupun provinsi yang sudah menetapkan APBD 2017 nya, apalagi telah menyerahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Lagi-lagi, alasan OPD yang jadi penghambat penetapan APBD 2017.

Tetapi Pemprov Sultra sendiri telah mengkomunikasikan ke Kemendagri, terkait keterlambatan penetapan APBD 2017.

“Sampai sekarang belum ada yang sudah menetapkan APBD 2017, dan kita sudah konsltasikan ke Kemendagri, kalau kita belum rampung. Dan mereka memaklumi itu,” jelas Saleh Lasata.

Untuk besar nominalnya, dia menyebutkan kisaran Rp 3,4 triliun. Hanya saja, dia tidak merincikan berapa jumlah besaran pendapatan, pengeluaran dan belanja daerah. Jumlah tersebut kata dia karena adanya penambahan dana alokasi umum, hasil pemindahan kewenangan pihak sekolah menengah yang selama ini ditangani kabupaten berpindah ke provinsi. (r3/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top