Anggota Dewan Kritik Kinerja Dishub dan Disbudpar – FAJAR Sultra
News

Anggota Dewan Kritik Kinerja Dishub dan Disbudpar

Hasbi Mustafa

KOLAKA, BKK- Anggota Komisi III DPRD Kolaka mengeritik kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), yang dinilainya bekerja tidak maksimal.

“Dinas perhubungan menurut penilaian kami berkinerja buruk. Itu bukan rahasia lagi. Pantas kalau dievaluasi dan saya kira bupati punya alat ukur untuk itu,” kata Hasbi Mustafa, Rabu (7/12).

Politikus asal Partai Hanura ini berharap supaya Bupati tidak lagi mengedepankan perasaan, sebab pada akhirnya Bupati yang dinilai oleh publik ketika bawahannya berkinerja buruk.

Hasbi menilai Dishub memiliki kinerja buruk berdasarkan berbagai fakta yang nampak dan tidak nampak di mata publik. Salah satunya pengaturan arus lalu lintas selama pelaksanaan proyek jalan Sabilambo – Laloeha yang tidak tertangani secara optimal.

“Itu mungkin kelihatan sepele, tapi bagaimana bisa mengatur hal yang lebih besar kalau mengurusi pengalihan arus lalu lintas saja tidak becus. Masyarakat sudah sangat terganggu dengan proyek jalan, tapi perhubungan tidak punya solusi. Jalan kita jadi semrawut,” ungkapnya.

Begitupun Hasbi menilai hubungan antara pimpinan dengan bawahan di Dishub kurang baik. Menurutnya, ada kesan miskoordinasi. Itu tergambar waktu pembahasan RAPBD Perubahan lalu dengan Dishub, yang berjalan dengan kacau. “Semua tahu bagaimana kacaunya rapat antara komisi terkait dengan dinas perhubungan. Belum lagi kalau berbicara potensi PAD yang belum tergali maksimal,” katanya.

Hasbi juga meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja Disbudpar. Pasalnya, potensi wisata di Kolaka begitu besar, tapi pengelolaannya tidak maksimal. Padahal pariwisata diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi daerah.
Hasbi menegaskan, rendahnya kinerja Dishub dan Disbudpar hanya contoh kecil dari gambaran umum kinerja SKPD Pemda Kolaka saat ini. Karena itu, ia pun tetap berharap bupati melakukan evaluasi SKPD secara menyeluruh, terutama pada SKPD pemasok PAD.

Hal sama disampaikan Ketua Lingkar Demokrasi Rakyat (LIDER) Sultra Herman Syahrudin. Dia berharap Bupati Kolaka segera melakukan penyegaran dalam struktur jabatan pemerintahannya sebelum memasuki tahun 2017. Penyegaran tersebut dipandang penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan SMS-Berjaya yang sebentar lagi akan memasuki tahun ketiga.
“Sudah saatnya evaluasi beberapa pejabat yang menurut kami tidak mampu menjabarkan keinginan bupati, utamanya yang terkait dengan sembilan program prioritas SMS-Berjaya,” kata Herman.

Herman menyebut ada empat pimpinan SKPD yang pantas ditinjau, karena selama menduduki jabatan, belum memperlihatkan kemampuan sesuai jabatan yang disandangnya. Sayangnya Herman menolak menyebut nama pejabat dan nama SKPD yang dinilainya pantas dievaluasi.

“Kurang etis kalau menyebut nama dan SKPD-nya, tapi beliau (bupati) pasti tahu siapa-siapa saja yang pantas dievaluasi. Sudah cukup waktu 2 tahun mereka diberi waktu untuk membuktikan kinerja,” ungkapnya.

Sementara Sekda Kolaka, Poitu Murtopo menolak memberi keterangan terkait kinerja SKPD. Sebab menurutnya bupati lah yang berhak menilai itu. Tapi menyangkut PAD Sekda menilai ada beberapa yang justru mencapai target, walau memang ada juga yang gagal memenuhi harapan. (cr3/b/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top