Hado Kecewa Dishub Sultra Tak Kebagian DAK – FAJAR Sultra
News

Hado Kecewa Dishub Sultra Tak Kebagian DAK

Kadis Perhubungan dan Kominfo Sultra, Dr Ir Hado Hasina MT bersama jajara perhubungan seusai peringatan hari perhubungan tahun 2016 di Pelabuhan Bungkutoko, Senin (19/9/2016)

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Kebijakan anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2017 belum berpihak ke Pemprov Sultra. Meski proyeksi alokasi anggaran yang disiapkan Kemenhub cukup besar, namun tidak ada sepersen pun yang mengalir ke provinsi. Padahal anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN mencapai Rp 658 miliar. “Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan ditiadakan. Sayangnya, kebijakan ini hanya diberlakukan untuk provinsi. Makanya, proyek yang menyangkut sinkronisasi dan menyinergikan urusan transpotasi di daerah sulit dilaksanakan. Pasalnya, kami hanya mengandalkan dana APBD,” keluh Hado Hasina, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sultra, Jumat (9/12).

Keputusan Kemenhub yang menghentikan penyaluran DAK provinsi kata mantan Sektretaris Kabupaten Buton Utara ini, telah menuai reaksi beberapa daerah termasuk Pemprov Sultra. Dishub sendiri telah melayangkan surat keberatan. Sebab banyak hal yang masih harus dikoordinasikan. Apalagi ada beberapa kewenangan urusan perhubungan yang diserahkan ke provinsi. Makanya, ia telah meminta Kemenhub mengevaluasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, penyaluran DAK harus tetap dilaksanakan. Sebab ada kewenangan provinsi yang tidak dimiliki Pemda maupun instansi vertikal. Makanya, selain dana desentralisasi yang disalurkan ke instansi vertikal, pusat harus menyediakan DAK untuk provinsi. Ironisnya, hanya provinsi yang dihentikan sementara kabupaten/kota penyalurannya masih tetap dilakukan. Makanya, ia cukup heran dengan kebijakan ini. Padahal kewenangan provinsi menyangkut urusan perhubungan justru telah bertambah.

“Bukan hanya melalui surat, dalam rapat pertemuan di kementerian beberapa waktu lalu kita sudah meminta untuk dikaji ulang. Apalagi kementerian lain tetap menyalurkan DAK seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Padahal kebijakan ini sempat diwacanakan. Namun karena ada pertimbangan lain, penyaluran anggaran melalui DAK tetap dilaksanakan,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Butur ini.

Sebagaimana keputusan Kemenhub kata alumnus doktor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, anggaran yang dialokasikan Kemenhub untuk membenahi infrastruktur perhubungan di Sultra pada tahun 2017 mencapai Rp 658 miliar. Kucuran anggaran ini diperuntukan bagi urusan perhubungan darat sebesar Rp 195,4 miliar, perhubungan laut Rp 201,8 miliar, serta perhubungan laut Rp 261,6 miliar. Sayangnya, proses pendistribusian APBN ini tidak merata. Pasalnya, tidak semuanya Pemda kebagian.

“Saya sempat menanyakan apa dasar kebijakan ini. Kok, ada Pemda yang dapat ratusan miliar. Sementara pasca pengalihan, kewenangan kabupaten/kota terbatas. Harusnya, porsi anggaran untuk provinsi yang ditambahkan. Bukannya justru meniadakan,” pungkasnya. (Amal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top