Wow Tahun Depan, Bantuan Kemenhub ke Pemprov Sultra Nihil – FAJAR Sultra
News

Wow Tahun Depan, Bantuan Kemenhub ke Pemprov Sultra Nihil

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Pemprov Sultra benar-benar harus gigit jari. Tahun 2017, dana pusat yang mengalir ke Pemprov Sultra untuk urusan perhubungan dipastikan nihil. Setelah kucuran Dana Alokasi khusus (DAK) ditiadakan, kini giliran dana desentralisasi dan perbantuan tak dianggarkan. Berbeda dengan kabupaten/kota, Kemenhub akan mengucurkan Rp 658,9 miliar untuk pembangunan infrastruktur sarana perhubungan darat, laut dan udara.

“Untuk pertama kalinya, kita tak mendapat anggaran sepersen pun dari pusat. Seluruh pos anggaran ke provinsi dihentikan. Mulai dari dana dekonsentrasi dalam hal ini DAK, desentralisasi dan perbantuan,” beber Hado Hasina, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sultra saat ditemui, Kamis (15/12).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buton Utara (Butur) ini tak habis fikir. Padahal secara kewenangan, masih banyak tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di daerah. Misalnya, menyusun master plan urusan perhubungan maupun tugas perbantuan lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini, pemda harus pandai-pandai bisa menyisihkan anggarannya untuk tugas ini. “Seperti kegiatan penyusunan Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) kemarin. Harusnya, itu menjadi tupoksi pusat. Namun karena tidak dananya, terpaksa harus diambil alih. Bagaimana kita dituntut membangun sinergitas, sementara tidak ada dukungan dana dari pusat,” kata mantan Plt Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur ini.

Pengelolaan dan pengembangan dermaga kata Hado, termasuk urusan konkuren. Artinya, semua memiliki kewenangan baik Kemenhub, provinsi, kabupaten/kota hingga instansi vertikal di daerah. Karena merupakan tanggung jawab bersama, dari sisi kebijakan anggaran seharusnya bisa berasal dari berbagai bersumber. Bukannya justru membebankan ke daerah. Makanya, ia berharap Kemenhub mau mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Selama ini, kan kita rutin menerima kucuran dana ini. Untuk tugas pusat di daerah, biasanya pusat menitipkan anggaran ke Pemprov. Namun sebagian besar sifatnya non-fisik. Begitupun tugas perbantuan. Namun tidak selamanya di provinsi, terkadang di kabupaten/kota hingga ke desa. Ironisnya, hanya kucuran dana ke provinsi dihentikan. Sementara ke daerah masih diberikan,” kata alumnus Doktoral Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Kebijakan ini tidak hanya terjadi di Pemprov Sultra saja, kata dia, namun seluruh provinsi di Indonesia. Makanya, semua Pemprov mengeluhkan hal ini. Apalagi alasan efisiensi anggaran dianggap terkesan mengada-ada. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tetap mengucurkan anggarannya melalui DAK, desentralisasi maupun dana perbantuan. “Proyeksi alokasi anggaran yang disiapkan Kemenhub cukup besar yakni Rp 658 miliar. Sayangnya, tidak sepersen pun yang mengalir ke provinsi. Sebab banyak hal yang masih harus dikoordinasikan. Apalagi ada beberapa kewenangan urusan perhubungan yang diserahkan ke provinsi,” ketusnya. (mal/b)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top