Imigrasi: Puluhan WNA Telah Dideportasi – FAJAR Sultra
News

Imigrasi: Puluhan WNA Telah Dideportasi

KENDARI – Selama kurung waktu bulan Januari sampai Desember 2016, Kantor Imigrasi Kelas 1A Kendari telah mendeportasi dan memulangkan sebanyak 42 Warga Negara Asing (WNA) ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.

Ke-42 WNA tersebut harus diseret ke Negara asalnya, karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian Pasal 122 tentang penyalagunaan izin tinggal atau dokumen perjalanan.

Imigrasi Kelas 1A Kendari saat mendeportasi sejumlah warga negara asing ke Negera asalnya beberapa waktu lalu.

“Berbagai macam permasalahan setelah kita lakukan penyelidikan, keseluruhan yang dideportasi itu orang Cina. Datang disini menggunakan Visa kunjungan atau B211. Namun di lapangan mereka melakukan survei di wilayah pertambangan Sultra,” kata Kepala Subseksi Penindakan dan Pengawasan (Wasdakim) Imigrasi Kendari Ruspian Efendi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (15/12).

Selain itu, lanjut Ruspian, delapan warga negara asing termasuk dua warga negara Indonesia telah dilakukan penahanan. Mereka yang telah diprojusticia atau dipenjara yaitu empat orang WNA asal Cina, satu WNA asal Filipina berinisial ARS, satu WNA asal Malaysia berinisial Rs dan dua warga negara Indonesia masing-masing berinisial Ri dan Hd.

“Delapan orang ini melanggar pasal 126 huruf c dan pasal 116 jo pasal 75 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Kalau dua warga negara Indonesia itu kita tahan karena telah membantu WNA ini masuk secara ilegal ke wilayah Bumi Anoa ini,” tutur Ruspian.

Sayangnya, kata Ruspian, seharusnya delapan orang tersebut dapat dihukum dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 500 juta. Malah setelah dijatuhkan putusan hukuman hanya dijatuhi hukuman lima bulan penjara, oleh hakim.

“Sehingga dari lima bulan lalu kita tahan, sekarang kita sudah deportasi lagi ke masing-masing negara asalnya,” ujar Ruspian. Secara umum WNA yang diamankan oleh Pihak Imigrasi Kendari di sekitar wilayah pertambangan nikel.

Masih kata Ruspian, kemungkinan kedepan warga negara asing yang masuk ke wilayah Bumi anoa akan semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan Sultra merupakan kaya akan sumber daya alamnya khusunya pertambangan nikel.

Untuk menghindari rong-rongan warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu kata Ruspian, diperlukan dukungan dari semua kalangan baik Pemerintah setempat maupun masayarakat sekitar.

“Keberadaan WNA di Sultra harus kita awasi secara bersama-sama, utamanya masayarakat,” imbaunya.

Sebelumnya Kabinda Sultra Brigjen TNI Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 192 negara secara bebas Visa masuk ke pelosok-pelosok Wilayah Indonesia khusunya Provinsi Sultra.

“Kita harus hati-hati dengan WNA yang masuk ke Sultra, pengawasannya harus kita sortir. Kalau tidak lengkap dokumennya tangkap itu WNA atau deportasi ke Negara asalnya,” kata Andi, saat berkunjung ke Kantor Harian Rakyat Sultra beberapa bulan lalu.

Sementara itu, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk bekerja di provinsi Sultra, memang dirasakan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi daerah, sebab peluang kerja dari warga lokal makin sulit bisa bekerja di perusahaan tambang yang ada di Sultra, sebab tenaga kerja asing telah masuk.

Pengamat Ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM), Asfahyadin mengungkapkan, masifnya tenaga kerja asing masuk ke Sultra yang menggunakan visa kunjungan merupakan kelalaian pemerintah.

Karenanya ia menyesalkan peran pemerintah dalam memanfaatkan masyarakat lokal, untuk dimasukkan bekerja di perusahaan-perusahaan tambang yang tengah dibangun di Sultra saat ini.

Sementara pekerja asing dengan mudah masuk bekerja tanpa pengawasan yang ketat.

“Mungkin disengaja karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebab terbukti 600 TKA yang bekerja di VDNI Morossi merupakan pekerja kasar, dan masuk mengunakan visa kunjungan. Mulai dari tukang masak, buruh kasar, dan sebagainya,” ujar Asfahyadin yang juga dosen manajemen UHO saat di temui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Asfahyadin menyayangkan adanya TKA yang masih banyak melakukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sultra.

“Jika memang alasan pemerintah adalah tenaga kerja kita tidak siap, seharusnya pemerintah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja kita. Mendatangkan TKA dalam jumlah banyak saya kira itu bukan solusi,” ucapnya.

Asfahyadin menambahkan, selain dari mengurangi kesempatan kerja tenaga kerja lokal, kehadiran TKA juga akan berdampak terhadap dikuasainya sebagian daerah serta perekonomian Sultra. Mengingat semua TKA yang dihadirkan di Sultra seluruhnya berasal dari Cina.

Kalau tidak segera ditanggapi oleh pemerintah, itu akan fatal bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah pertambangan, imbuhnya.

Ia berharap, pemerintah segera mengatasi persoalan TKA di Sultra dengan membuat regulasi. Kemudian pemerintah juga diharapkan membuat pelatihan tenaga kerja sehingga tenaga kerja Sultra siap untuk bekerja di beberapa perusahaan tambang di Sultra. (p2-p9/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top