Pemprov Harus Segera Selesaikan Dugaan Pelanggaran PT WIL – FAJAR Sultra
News

Pemprov Harus Segera Selesaikan Dugaan Pelanggaran PT WIL

ARMIN/BKK
Herman Syahruddin

KOLAKA, BKK- Direktur LSM Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra, Herman Syahruddin kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera mengusut dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Waja Inti Lestari. Apalagi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia sudah mengeluarkan keputusan agar dugaan tindak pidana pada kawasan hutan yang dilakukan perusahaan tambang itu, disampaikan kepada Pemprov Sultra.
Herman pun mengklaim sudah mendapatkan surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba Dirjen Minerba, Mohammad Hidayat, dengan nomor 2051/30.04/DBM.HK/2016, tertanggal 5 Desember 2016. Dalam surat itu dikatakan, mengingat PT WIL adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka dugaan pelanggaran perizinan dan dugaan tindak pidana pada kawasan hutan, agar disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan, Dirjen Minerba telah menetapkan status Clear and Clean (CnC) pada Pengumuman Tahap VII tanggal 16 Oktober 2012, atas lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (lUP OP) PT WlL, berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka nomor 351 Tahun 2010 tentang Persetujuan IUP OP kepada PT WIL, tanggal 13 Desember 2010, seluas 210,30 ha untuk komoditas mineral logam (bijih nikel).
Dalam perkembangannya, lUP OP PT WlL telah dilakukan penataan ulang koordinat, berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka nomor 502 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013, tentang persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP OP PT WlL. Keputusan tersebut menetapkan penciutan dan perluasan WlUP dengan tidak mengubah luas total semula, yaitu seluas 210,30 Ha.
Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan IUP, termasuk kewenangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemegang lUP di wilayah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Atas permohonan tertulis PT WlL, Pemprov Sultra menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Provinsi Sultra nomor 269/BKPMPTSP/X/2015, tentang persetujuan penataan batas koordinat dan peta WIUP OP PT WlL tanggal 19 Oktober 2015, dengan menetapkan dan menyesuaikan kembali koordinat dan WIUP, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Kolaka nomor 351 Tahun 2010, tanggal 13 Desember 2010. Membatalkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013.
Adapun indikasi pelanggaran PT WIL yang dilakukan sejak tahun 2013, antara lain melakukan kegiatan di luar Wilayah lUP, termasuk di dalam kawasan hutan tanpa izin serta melakukan kerjasama penambangan dengan pihak lain yang tidak memiIiki lzin Usaha Jasa Pertambangan. Dirjen menyampaikan bahwa pasal 119 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa IUP atau lUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Begitupun pasal 139 Ayat (4) UU nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
Herman pun mengingatkan Pemprov agar surat dari Direktur Pengusahaan Mineral ini segera ditindaklanjuti. Karena surat itu juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Gubernur Sultra, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Sekjen Kementerian ESDM, Irjen Kementerian ESDM, Dirjen Minerba, serta Kadis Pertambangan dan Energi Sultra.
“Dengan adanya surat tersebut, sepatutnya pihak Provinsi mencabut IUP PT WIL sesuai kewenangannya, apalagi sudah mengetahui kalau PT WIL telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana pertambangan,” kata Herman sembari menambahkan bahwa balasan surat itu diterimanya pada Jumat (17/12) lalu.
“Jika tidak segera ditindak sesuai hukum dan proses pencabutan IUP, sama halnya melakukan pembiaran terjadinya kejahatan kehutanan dan Pertambangan. Maka besar kecurigaan dan dugaan kami, adanya persekongkolan jahat dan kongkalikong antara PT WIL dan dinas pertambangan Sultra,” tegasnya. (cr3/c/aha)

Berita Kota Kendari

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top