Honorer K2 Tak Bisa Jadi PNS – FAJAR Sultra
News

Honorer K2 Tak Bisa Jadi PNS

KENDARI – Harapan tenaga honorer (K2) menjadi PNS nampaknya sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah sudah tidak mengenal lagi tenaga honorer atau K2 yang bekerja di instansi pemerintahan.

Dalam UU tersebut, pemerintah hanya mengenal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau P3K, yang gajinya dianggarkan melalui APBD ataupun APBN. Sementara, keberadaan honorer K2 tidak bisa digaji melalui anggaran pemerintah.

“Sejauh ini terkait honorer k2 dalam manajemen ASN, menjadi hilang. Karena dalam Undang-Undang ASN tidak ada yang namanya honorer. Yang ada adalah pegawai dan P3K,” ungkap Kepala BKD Sultra Nur Endang Abbas, saat rapat bersama DPRD Sultra, baru-baru ini.

Berdasarkan hasil rapat seluruh BKD se Indonesia Timur penerimaan tenaga honorer menjadi PNS tidak dimungkinkan lagi. Selain karena usia kebanyakan diatas 35 tahun, juga tidak sesuai aturan. Sehingga, tidak mungkin diangkat jika usianya lebih dari 35 tahun.

“Standar usia tenaga k2 itu kan 18 tahun sampai 35 tahun, tapi rata-rata yang ada usiannya lebih dari 35 tahun,” ujar mantan Sekretaris Bappeda Sultra itu.

Di Pemprov Sultra, dari jumlah k2 sebanyak 1.400 orang, sekarang tersisa 982 orang, atau berkurang 418 orang, ada yang sudah baik meninggal ataupun pindah ke daerah lain. “Yang tersisa ini, kita diberikan insentif sebesar Rp 1 juta per bulan.

Namun Endang tidak menyebutkan pemberian insentif untuk para tenaga honorer itu, dananya dari mana. Jika diambil dari APBD atau APBN hal itu jelas melanggar UU.

Meski demikian, lanjutnya, persoalan honorer K2 telah masuk di Sekretariat Negara. Bahkan ada wacana undang-undang ASN akan ditinjau oleh MenPAN dan DPR RI. Sehingga kedepan, masih ada harapan honorer K2 bisa diakomodir menjadi PNS.

Dirinya berjanji data honorer Pemprov Sultra akan dijaga dengan baik. Apalagi, data tersebut sudah pernah diserahkan ke KPK, BPKP dan BPK sebagai rujukan. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran dari legislatif, terkait tenaga K2 di Sultra, atas data-data honorer. Yang dikhawatirkan pemerintah daerah tidak memberikan penjelasan, jika ada peluang diselesaikan melalui jalur CPNS. (r3/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top