DAU Sultra Bertambah Rp 108 M – FAJAR Sultra
News

DAU Sultra Bertambah Rp 108 M

HJ-Isma-Kepala-BPKAD-Sultra-1-238x300

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Defisit anggaran yang dialami Pemprov Sultra sedikit teratasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Sultra sebesar Rp 216 miliar yang sempat dipotong tahun 2016 akhirnya digantikan secara utuh. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan akan membayarkan sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang terpangkas.

Bila sebelumnya hanya 50 persen, maka setelah direvisi, DAU Pemprov bertambah Rp 108 miliar. Penambahan ini cukup berarti. Pasalnya, DAU Pemprov Sultra tahun 2017 sangat tidak ideal. Dari total Rp 1,4 triliun, sebesar Rp 1,3 triliun dialokasikan untuk anggaran gaji pegawai.

“Alhamdulillah, DAU kita yang dipangkas tahun dibayarkan penuh. Pusat telah memberi kepastian. Sebagaimana hasil konsultasi di Ditjen, tahun depan baru akan ditransferkan. Nilainya sebesar Rp 108 miliar. Makanya, DAU kita tahun ini mengalami peningkatan menjadi Rp 1,5 triliun. Sebab DAU yang akan ditransfer masuk dalam Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa) tahun 2016,” beber Hj. Isma, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SUltra ini, Rabu (21/12).

Namun untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 35 miliar yang sempat terpangkas, kata mantan Kabag Keuangan ini, Pemda belum mendapatkan kepastian. Hingga kini, Kemenkeu belum memberikan jawaban atas hal ini. Namun demikian, Pemprov tetap berharap DBH itu ikut dibayarkan. Apalagi Kemenkeu telah berjanji akan menggantikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran dana tranfer daerah.

Dengan adanya dana segar Rp 108 miliar, cukup membantu membiayai kegiatan operasional daerah. Biasanya, pemerintah bisa mendapatkan dana segar sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar pertahun dari selisih pembayaran gaji PNS. Namun dengan peralihan personil ke provinsi, seleisihnya hanya Rp 100 miliar. Makanya, pemerintah memperketat anggaran belanja langsung maupun tidak langsung. Pemerintah lebih fokus pada program yang sifatnya prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Dibanding tahun 2016 lanjut mantan Kepala BPKAD Konawe Selatan (Konsel), kuota DAU tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 200 miliar. Bila tahun ini, hanya Rp 1,2 trilun tahun depan naik menjadi Rp 1,4 triliun. Namun peningkatannya tidak berpengaruh justru sebaliknya. Pasalnya, pemerintah harus menuntup anggaran gaji pegawai yang dialihkan ke provinsi sebesar Rp 300 miliar. Makanya, Pemda sempat mengajukan surat keberatan. Pasalnya, proses pelimpahan kewenangan tidak disertai kebijakan anggaran.

“Kami berharap pada semester kedua, kebijakan anggaran berpihak ke provinsi. Sebab hal ini tidak hanya dikeluhkan Sultra namun hampir seluruh provinsi. Tapi semuanya tergantung dari penerimaan negara. Kalau hasilnya positif, tidak tertutup kemungkinan dana pusat yang mengalir ke daerah akan bertambah. Namun kami tetap bersyukur, selisih dana transfer daerah kemarin sudah bisa dibayarkan,” jelas mantan Kabag Perlengkapan Konawe ini. (b/mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top