Pemprov Sultra Lelang 38 Jabatan Eselon II. Minat jadi Kadis? Simak Nih… – Fajar Sultra
News

Pemprov Sultra Lelang 38 Jabatan Eselon II. Minat jadi Kadis? Simak Nih…

KENDARIPOS.CO.ID KENDARi- Pergeseran jabatan secara massal bakal segera terjadi di Pemprov Sultra. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sudah diteken Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, H Lukman Abunawas tanggal 9 Desember lalu. Saat ini, pemerintah tinggal penyusun tugas dan fungsi tata kerja SKPD termasuk mencari siapa pejabat yang layak menduduki posisi-posisi utama di lembaga/dinas yang baru dibentuk itu.

Dalam struktur kelembagaan yang baru, unit satu kerja pemerintah Sultra lebih ramping. Meskipun ada pembentukan lembaga baru, namun tidak sebanding dengan lembaga dilebur atau ditiadakan. Seperti Sekretariat Korpri yang tetap akan dilebur dibawah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretariat KPID yang dibawa Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), lembaga yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) serta 2 jabatan staf ahli yang dihilangkan.

Sementara OPD baru yang terbentuk hanya 4 lembaga. Yakni, Dinas Pekerja Umum (PU) yang dipecah menjadi 3 instansi yaitu, Dinas SUmber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Begitupun dengan pemisahan urusan perhubungan dengan Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Terakhir, pembentukan Biro Kerja Sama melengkapi 9 Biro di Sekretariat Provinsi (Setprobv) atau penggati Biro Humas dan PDE yang tupoksinya dialihkan ke Diskominfo.

Secara keseluruhan, struktur OPD menyisakan 38 lembaga yang setara dengan eselon II. Jumlah ini sudah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selama PP-nya belum dirampungkan, satuan kerja masih melekat di Pemda. OPD ini lebih sedikit dibanding tahun lalu yang jumlahnya sebanyak 42 lembaga.

“Registrasi Perda OPD telah ditandatangani tanggal 5 Desember lalu. Namun pengundangannya dilembaran negara baru pada tanggal 9 Desember. Sesuai petunjuk surat Mendagri. Penandatangannya dilakukan pada hari yang sama. Sebab suratnya diterima pada pagi hari. Atas dasar itu, pemerintah pun mulai menyusun tugas dan fungsi tata kerja. Proses pembahasannya sudah rampung,” beber Syahiruddin Nurdin, Kepala Biro Organisasi Setprov Sultra saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Saat ini kata mantan Asisten II Pemkab Kolaka Timur (Koltim), lembaran rancangan tata kerja lembaga tinggal menunggu tanda tangan gubernur. Bila sudah diteken, regulasi ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub). Namun demikian, hal ini tidak menjadi kendala. Apalagi hal ini lebih persoalan administrasi semata apalagi waktunya masih cukup panjang.

“Jadi kita tunggu saja. Yang pastinya, penandatangannya akan dilakukan sebelum tahun anggaran ini berakhir. Dalam draft Perda tersebut, telah dicantumkan poin yang mengharuskan penetapan Pergub termasuk penetapan pejabat baru pada bulan Desember ini,” jelas mantan Kabag Protokoler ini.

Pembentukan OPD ini kata mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, akan berimbas pada jabatan. Dengan diundangkanya regulasi baru, secara otomatis perda lama tidak belaku. Makanya, seluruh jabatan eselon II, III dan IV harus dilantik kembali. Untuk penempatan jabatan sesuai kewenangan gubernur. Bila mengacu pada aturan, reposisi jabatan bisa dilakukan berbagai cara. Bisa melalui mekanisme mutasi, lelang jabatan, penunjukan Plt hingga pengukuhan.

Untuk mutasi katanya, hanya perlu melalui assesment. Namun ini berlaku bagi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau eselon (II). Makanya, lebih dikenal dengan nama pergeseran. Untuk lelang jabatan, lebih pada promosi. Misalnya, pejabat eselon III yang berminat menduduki jabatan eselon II. Sambil menunggu prosesnya berlangsung, gubernur akan menujuk Plt. Sementara untuk pengukuhan, hanya melantikan pejabat lama.

Saat ini, tidak ada yang bisa menjamin posisinya akan aman. Yang sudah jelas, pejabat yang jabatannya ditiadakan dipastikan non-job. Apakah akan dimutasi ke bidang lain, menjadi kewenangan gubernur. Bila dikalkulasi, sekitar 54 pejabat saat ini akan kebilangan posisi. Yang terbesar di Biro Setprov sekitar 36 jabatan. Sebab ada 9 jabatan eselon III ditiadakan. Ini artinya, 27 jabatan eselon IV yang dihilangkan.

Ditempat terpisah, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Sultra, Hj Nur Endang Abbas memastikan reposisi jabatan eselon II akan dilaksanakan. Hanya saja, kapan pelaksanaannya tergantung gubernur. Namun pihaknya tetap melakukan persiapan. Terkait adanya rotasi besar-besaran, ia enggan menjawab. Menurutnya, hal ini sudah menjadi ranahnya pimpinan. Makanya, ia meminta semua pihak tetap menunggu.

“Maaf, saya belum bisa memastikan. Apakah ada rotasi, promosi dan penunjukan Plt, itu kan sudah domainnya pak gubernur. Kalau merujuk pada aturan, semestinya bulan Desember ini sudah ditetapkan,” pungkas mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini.

Seorang pejabat di Pemprov memberi bocoran informasi kemarin bahwa proses pengukuhan pejabat sesuai OPD yang baru bakal dilakukan Gubernur, pekan depan. “Kalau bukan Selasa, mungkin Jumat, saya dengar begitu,” kata pejabat yang bidang tugasnya termasuk salah satu yang hilang, dan ia mengaku tak tahu akan ditempatkan dimana oleh pimpinan.(mal)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top