1.917 Desa di Sultra Kelola Dana ADD Rp 1,3 Miliar – FAJAR Sultra
News

1.917 Desa di Sultra Kelola Dana ADD Rp 1,3 Miliar

KENDARIPOS.CO.ID KENDARI- Sebanyak 71 desa di Sultra yang belum kebagian Dana Desa (DD) tahun 2016 bersiap menerima kucuran dana dari pemerintah tahun depan. Itu setelah Kementerian Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) melakukan evaluasi dan menilai 71 desa itu layak mendapatkan DD.

Kepastian puluhan desa itu menerima DD tahun depan setelah kode wilayahnya diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan adanya tambahan kuota itu, jumlah penerima bantuan DD tahun 2017 meningkat menjadi 1.917 desa. Pada tahun 2016, jumlah penerima DD hanya 1.846 desa.

Bukan hanya kuota yang bertambah, dari sisi nominal anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga ikut melonjak. Bila tahun 2016, setiap desa di Sultra hanya menerima sekira Rp 540 juta. Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 730 juta. Jumlah ini belum termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) yang melekat di Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten.

Bila diakumulasi, sumber penerimaan yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 mencapai Rp 1,3 miliar perdesa. Asumsinya, DD Rp 730 juta plus 10 persen ADD yang melekat di DAU kabupaten. Besaran DAU kabupaten berkisar diangka Rp 600-an hingga Rp 700 miliar.

“Alhamdulillah, tahun ini kuota kita bertambah. Desa pemekaran yang diusulkan telah diakomodir. Makanya, tahun depan 71 desa di Sultra akan kebagian bantuan. Tidak hanya jumlah desa penerima bantuan namun juga kebijakan anggaran,” ujar Jaya Bakti, Kabid Kelembagaan, SDA dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Sultra saat ditemui, Selasa (27/12).

Dengan tambahan desa baru kata Satker Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sultra itu, secara otomatis kuota anggaran untuk Sultra meningkat. Bila pada tahun 2016, anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 900 miliar. Pada tahun 2017 naik sekitar Rp 400 miliar menjadi Rp 1,3 triliun.

Selain DD, desa akan menerima tambahan 10 persen DAU kabupaten. Tidak hanya itu, desa masih akan menerima sisa ADD tahun lalu. Pasalnya, hanya Kolaka dan Konawe Selatan (Konsel) yang konsisten mengucurkan anggaran 10 persennya. Sementara kabupaten lain hanya 5 hingga 8 persen saja.

“Alokasi ADD dari DAU sudah diamanatkan dalam UU. Makanya, kabupaten harus mengalokasikan anggarannya ke desa. Kalau tidak, DAU-nya kembali akan dipotong. Selisih yang belum terpotong akan ditransfer Kemenkeu langsung ke rekening desa,” jelas Penganggungjawab PNPM Mandiri Sultra itu.

Agar penyaluran DD tidak tertunda, mantan Kasatpol PP Kolaka ini meminta kabupaten segera melengkapi segala persyaratan menyangkut transfer DD. Selama ini kata dia, keterlambatan pencairan DD disebabkan ketidaksigapan Pemda. Mulai dari penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) hingga menyerahkan konsolidasi Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran (LPRA). Padahal 2 kententuan ini menjadi syarat utama pencairan anggaran.

“Keterlambatan transfer DD ke rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) disebabkan kelalaian kabupaten. Padahal setiap saat, bendahara umum negara siap mentransferkan dananya. Seperti tahun ini, tersisa 4 kabupaten yang belum dicairkan DD tahap II, yakni Muna, Muna Barat (Mubar), Buton dan Buton Selatan (Busel). Tahun lalu, malah ada 1 kabupaten yang tidak mencairkan DD tahap III,” kata mantan Camat Iluiwoi Kolaka ini. (mal/b)

Kendari Pos

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top