Dewan Soroti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Sultra – FAJAR Sultra
News

Dewan Soroti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Sultra

3-1-Nursalam-Lada-Saat-Menggelar-Komferensi-Pers-Soal-Kebijakan-Diknas-Sultra-1024x614

♦ Nur Salam: Suratnya Menyalahi Keputusan BKN

KENDARI – DPRD Provinsi melalui komisi terkait menyoroti surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Sultra Damsid tertanggal 27 Desember 2017 bernomor 800/1217, tentang pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) baik tenaga fungsional maupun pendidik untuk jenjang SMA/SMK mengaju pada SK Bupati/Walikota.

Wakil Ketua DPRD Sultra Saat Menggelar Konferensi Pers di Ruangannya

Surat edaran tersebut dinilai sangat bertentangan dengan surat keputusan yang dikeluarkan BKN tertanggal 27 Oktober 2016 dan dikuatkan SK Kemendagri, dimana guru-guru yang mengajar baik SMA maupun SMK itu dikembalikan di tempat tugasnya semula.

Wakil Ketua Komisi bidang pendidikan Nursalam memaparkan, pada bulan Maret 2016 Pemprov Sultra sudah melakukan inventarisir guru- guru SMA/SMK, dan bulan Juli 2016 Sekda Provinsi menyurat ke BKN Pusat, perihal usul pengalihan tenaga pendidik ke tugas semula se-kabupaten/kota di Sultra yang menduduki jabatan guru, fungsional dan tenaga kependidikan.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, BKN mengeluarkan Surat Keputusan terhadap guru-guru yang diminta berdasarkan usulan Pemprov Sultra, dikembalikan ketempat tugasnya semula yang dikuatkan oleh UU 23/2014, dimana tidak ada kewenangan bagi bupati /walikota melakukan mutasi karena itu menjadi kewenangan provinsi.

Tiba-tiba saja, pada tanggal 27 Desember 2016 justru Kadis Diknas mengeluarkan surat edaran, yang meminta guru-guru tersebut tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SK Bupati/Walikota.

Padahal, tegasnya, SK Bupati yang dikeluarkan terakhir, sudah dianulir BKN sesuai dengan keputusan Pemprov Sultra.

“Inikan sangat menyalahi, justru yang dilihat sekarang kebijakan yang dibuat Kadikbud Sultra terkesan membenarkan perbuatan yang salah, dengan lebih mengacu pada keputusan Bupati/walikota ketimbang dari BKN dan Kemendagri,” serunya.

Menurutnya, berdasarkan administrasi kenegaraan, seharusnya surat edaran yang dikeluarkan Kadikbud Sultra posisinya memperkuat surat edaran yang dikeluarkan BKN. Dimana, guru-guru yang dimutasi sebelumnya berdasarkan SK Bupati/walikota, itu dibatalkan dengan kembali mengacu pada keputusan BKN.

Secara hukumpun, lanjut dia, proses kebijakan yang dilakukan Kadiknas Sultra sudah melanggar, sebagaimana yag terjadi di Kolaka Timur, Wakatobi dan pada akhirnya realita yang terjadi sekarang adalah terjadinya dualisme kepemerintahan.

“Kalau sudah seperti ini, mana yang harus diikuti, pihak sekolahpun akan kebingungan, karena guru yang ditempatkan ada yang mengacu pada SK Bupati dan ada juga yang mengacu pada SK BKN,” ujarnya dengan nada kesal.

Olehnya itu, untuk memperjelas ini semua, dalam minggu ini pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan Komisi IV DPRD Sultra selaku komisi yang membidangi pendidikan, dengan mengundang Dikbud Sultra untuk meminta penjelasan dari surat edaran yang telah dikeluarkan.

Pihaknya menilai, dengan apa yang telah dilakukan Damsid justru merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan arah kebijakan nasional.

Kekhawatirannya, masih kata dia, kalau sudah terjadi dualisme dan dibiarkan berlarut-larut, siapa nantinya yang mengelola dana BOS, apakah SK yang ditandatangani kepala daerah atau SK dari BKN.

“Kita akan memperjelas itu, karena arah kebijakan yang dilakukan oleh Diknas sudah sangat jauh melenceng dan menimbulkan keresahan dikalangan tenaga pendidik, masyarakat maupun siswa yang ada di SMK/SMA di Sultra,” tandasya. (p8/b/ags)

Rakyat Sultra

loading...
Click to comment

Most Popular

To Top